Kartu BPJS Kesehatan Jadi Syarat Urus Dokumen, Muhadjir: Aturan Itu Bukan Untuk Memberatkan Rakyat

0

Kartu BPJS Kesehatan Jadi Syarat Urus Dokumen, Muhadjir: Aturan Itu Bukan Untuk Memberatkan RakyatGaekon.com – Kartu BPJS Kesehatan menjadi salah satu persyaratan untuk mengurus dokumen layanan publik. Hal ini diklaim menambah beban rakyat, karena harus mengurus kartu itu terlebih dahulu.

Menanggapi hal itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy buka suara. Menurutnya, aturan itu bukan untuk memberatkan rakyat.

Muhadjir mengatakan bahwa program itu untuk memastikan seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) ter-cover atau terlindungi di dalam program jaminan kesehatan nasional.

“Itu (kepesertaan BPJS Kesehatan) kan perintah UU. Salah satu upaya kita untuk memastikan masyarakat telah tercover layanan kesehatan ya mengaitkan dengan pelayanan publik yang dibutuhkan. Tapi jangan kemudian dibayangkan itu nanti akan memberatkan, akan disertai sanksi-sanksi yang akan membebani masyarakat, itu saya kira terlalu dibesar-besarkan,” kata Muhadjir.

Muhadjir juga mengungkap pihak BPJS Kesehatan maupun kementerian/lembaga terkait masih membahas mengenai pelaksanaan aturan itu secara teknis.

Nantinya, aturan itu akan diturunkan ke dalam beberapa Peraturan Menteri (Permen). Muhadjir meminta kepada masyarakat, khususnya yang tidak mampu untuk tidak khawatir. Sebab pemerintah akan menjamin iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat tidak mampu melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Sementara bagi yang mampu agar segera mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.

“Sekali lagi, jangan bayangkan dengan aturan itu nanti begitu enggak punya kartu BPJS kemudian ditolak, tidak dilayani, ya enggak lah, berlebih-lebihan lah itu. Jauh dari pikiran itu,” ujarnya.

Muhadjir menjelaskan bahwa sesuai arahan Presiden Joko Widodo, aturan yang menjadikan BPJS Kesehatan sebagai syarat mengakses pelayanan publik agar tidak dilakukan secara gegabah.

“Masyarakat jangan sampai terpaksa, tapi timbul kesadarannya bahwa ini adalah perintah UU, bukan pemaksaan, dan semua warga negara harus menaati UU yang sudah disepakati bersama,” terangnya.

D For GAEKON