Kasus Debt Collector Adang TNI, Leasing: Sebagai Eksekutor Harus Sopan

0

Kasus Debt Collector Adang TNI, Leasing: Sebagai Eksekutor Harus SopanGaekon.com – Kasus debt collector yang mengadang anggota Badan Pembina Desa (Babinsa) Serda Nurhadi membuat Perusahaan Pembiayaan (Multifinance) angkat bicara.

Seperti yang dilansir GAEKON dari CNN, Aksi kasar itu membuat Pangdam TNI meminta perusahaan-perusahaan tidak lagi menggunakan jasa penagih utang.

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno mengatakan bahwa sah saja jika multifinance menggunakan jasa debt collector untuk mengeksekusi atau menarik mobil debitur yang menunggak cicilan terlalu lama.

Namun menurutnya ada empat syarat yang harus dipenuhi oleh debt collector dalam menagih utang. Seperti membawa surat kuasa untuk melakukan eksekusi, membawa sertifikat fidusia.

Kemudian membawa surat somasi tahan 1 dan 2 yang menyebut barang milik debitur telat bayar. Dan yang terakhir debt collector harus memiliki dan membawa sertifikat dalam menagih utang.

“Empat syarat ini harus dipenuhi. Sebagai eksekutor harus sopan, misalnya maaf bapak saya mengganggu perjalanan anda, saya ingin sampaikan anda sudah menunggak, saya bawa surat peringatan, kalau pemilik kendaraan marah baru sama-sama ke kantor polisi,” ungkapnya.

Suwandi menegaskan bahwa menggunakan jasa debt collector tidak masalah, asalkan empat syarat tersebut harus dipenuhi. Ia menyatakan multifinance bisa menggunakan jasa debt collector dari perusahaan lain atau outsourcing atau tenaga di dalam perusahaan itu sendiri. Hal yang penting, debt collector memiliki sertifikasi.

Menurutnya, eksekusi terhadap suatu barang karena debitur menunggak pembayaran dilakukan setiap hari. Namun, implementasinya harus dilakukan sesuai dengan aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Undang-Undang (UU) Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Sebelumnya, 11 debt collector mengadang sebuah mobil yang dikemudikan Serda Nurhadi. Aksi pengadangan di Tol Koja Barat-Jakarta Utara tersebut diduga karena kendaraan itu menunggak cicilan selama delapan bulan.

Terkait kasus tersebut, Suwandi mempertanyakan apakah debt collector memiliki surat kuasa untuk mengeksekusi. Ia mengaku heran karena proses eksekusi dilakukan oleh 11 debt collector.

“Kan harus ada surat kuasa, kalau 11 orang dikasih surat kuasa eksekusi, berarti salah. Oknum debt collector berlebihan,” katanya.

D For GAEKON