Kelas Tunggal Berlaku Penuh 2024, BPJS Watch: Implementasi Lapangan Sulit

0

Gaekon.com – BPJS menggodok penghapusan tingkatan kelas. Rencananya pada tahun 2024 kelas 1, 2 dan 3 peserta mandiri akan dihapus dan berlaku kelas tunggal. Saat ini BPJS tengah mempersiapkan perubahan kelas standar JKN.

Tujuannya adalah agar peserta bisa menikmati layanan yang sama tanpa perbedaan kelas kemampuan ekonomi. “Yang dimaksud kelas tunggal tidak ada lagi kelas peserta di kelas 1, 2 dan 3. Jadi hanya ada kelas JKN. Manfaat secara medis dan nonmedis akan sama semua, tidak ada perbedaan antar peserta,” ungkap Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Muttaqien Rabu 20 Mei 2020.

Pihaknya mengklaim hal itu adalah amanat konstitusi. Yakni sesuai dengan Undang-Undang (UU) No.40 Tahun 2014 Pasal 23 Ayat (4). Kelas tunggal nantinya tetap memperhatikan kualitas layanan kesehatan dan keterjangkauan pesertanya.

“Konsep Kelas standar JKN yang akan disusun tetap memperhatikan kualitas dan affordability dari peserta,” sambungnya.

Apabila ada peserta yang ingin mendapatkan layanan kesehatan yang lebih tinggi lagi, maka peserta bisa mengikuti asuransi kesehatan tambahan.

“Atau membayar sendiri selisih antara biaya yang dijamin oleh BPJS dengan biaya yang harus dibayar akibat peningkatan kelas perawatan tersebut,” imbuhnya.

Rencananya penghapusan kartu peserta ini akan dilakukan secara bertahap mulai dari 2021-2022 mendatang sambil menunggu kesiapan RS. Setelah itu, barulah kelas tunggal benar-benar bisa diterapkan seutuhnya pada 2024 mendatang.

Impelementasi Lapangan Sulit

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menilai kelas standar atau melebur seluruh peserta dalam satu kelas pelayanan bukan obat mujarab untuk mengatasi penyakit defisit BPJS Kesehatan. Toh, ia menyebut masih terdapat potensi fraud pada kelas standar.

“Kelas standar bukan obat mujarab untuk selesaikan defisit, karena di situ pun akan ada potensi fraud (curang), kalau untuk mengurangi defisit memang iya,” ujarnya.

Ia menuturkan potensi fraud pada kelas standar tetap ada lantaran masih menggunakan diagnosis dokter. Misalnya, kata dia, pasien demam rendah, tapi diagnosa demam tinggi sehingga harus dirawat dan sebagainya.

Ia mengatakan pembahasan kelas standar sudah mencuat sejak dua tahun lalu karena BPJS Kesehatan terus mengalami defisit. Sebetulnya, kelas standar merupakan amanat Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Pasal 19 UU SJSN mendorong prinsip ekuitas, yakni jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas.

Namun, lanjutnya, pemerintah belum siap dengan kategori kelas standar saat meluncurkan program JKN. Alhasil, pembagian kelas saat ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

“Jadi memang itu yang dilakukan pemerintah dari 2014 sampai sekarang. Setelah defisit itu terjadi wacana itu sudah dua dari tahun lalu, membicarakan kelas standar,” ucapnya.

Timboel menyebut pembahasan kelas standar mengalami kendala perbedaan pendapat terkait pemisahan atau penggabungan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan nonPBI.

Menurutnya, dalam pembahasan dua tahun lalu, sebagian menilai PBI dan nonPBI dipisah. Sedangkan, sebagian lainnya kekeuh kelas standar hanya satu kelas saja, sehingga peserta PBI dan nonPBI digabung.

Saat ini, pemerintah akan kembali memulai bahasan kelas standar. Ini tercantum dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020.

Pada Pasal 54 A berbunyi: Untuk keberlangsungan pendanaan Jaminan Kesehatan, Menteri bersama kementerian/lembaga terkait, organisasi profesi, dan asosiasi fasilitas kesehatan melakukan peninjauan Manfaat Jaminan Kesehatan sesuai kebutuhan dasar kesehatan dan rawat inap kelas standar paling lambat bulan Desember 2020.

Oleh sebab itu, Timboel berpendapat pembahasan terkait kelas standar ini harus mengikutsertakan seluruh pihak terkait, mulai dari asosiasi fasilitas kesehatan (faskes) hingga perwakilan peserta. Ia menyayangkan pasal tersebut tidak mengikutsertakan perwakilan peserta dalam membahas kelas standar.

“Jadi pemerintah jangan main tabrak saja, karena nanti implementasinya di lapangan sulit,” tandasnya.

K For GAEKON