Ketua DGB UI Buka Suara Terkait Sederet Masalah Statuta UI Hasil Revisi Jokowi

0

Ketua DGB UI Buka Suara Terkait Sederet Masalah Statuta UI Hasil Revisi JokowiGaekon.com – Ketua Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (DGB UI), Harkristuti Harkrisnowo buka suara terkait masalah yang tersisa dari Statuta UI.

Seperti yang dilansir GAEKON dari Kompas, Harkristuti mengatakan bahwa dewan memutuskan Statuta UI hasil revisi Presiden RI Joko Widodo mengandung sederet masalah.

“DGB UI dalam rapat pleno 23 Juli 2021 telah memutuskan bahwa PP Nomor 75 Tahun 2021 (Statuta UI hasil revisi) mengandung cacat materil,” kata Harkristuti.

Ari Kuncoro Sudah Lama Melanggar Statuta UI

Selama ini publik hanya menyorot penghapusan larangan rangkap jabatan komisaris di BUMN bagi Rektor UI. Pasalnya, Ari Kuncoro ketahuan sudah lama melanggar Statuta UI karena merangkap jabatan Wakil Komisaris Utama BRI.

DGB UI juga menyoroti perubahan larangan rangkap jabatan rektor atau wakil rektor dari semula “pejabat pada BUMN/BUMD” menjadi “direksi pada BUMN/BUMD”.

Masalah lainnya, Statuta UI hasil revisi mengurangi kewajiban UI mengalokasikan dana bantuan bagi mahasiswa tidak mampu, kecuali mereka yang memiliki prestasi akademik tinggi. Rektor juga berhak mengangkat/memberhentikan jabatan akademik, termasuk jabatan fungsional peneliti, lektor kepala, dan guru besar.

Pemilihan rektor sekarang diserahkan sepenuhnya kepada MWA. Awalnya, pemilihan ini dilakukan oleh MWA melalui panitia dari kelompok stakeholder UI.

Dalam Statuta UI hasil revisi tersebut juga menghapus syarat nonanggota partai politik untuk menjadi anggota MWA. Padahal, saat ini 7 dari 17 anggota MWA UI punya rekam jejak kedekatan dengan pemerintahan Jokowi meskipun tanpa latar belakang partai politik.

Diantaranya yaitu Sri Mulyani (Menteri Keuangan), Erick Thohir (Menteri BUMN dan eks Ketua Tim Sukes Jokowi-Ma’ruf), Darmin Nasution (eks Menteri Koordinator Bidang Perekonomian), Wiku Adisasmito (juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19), Bambang Brodjonegoro (eks Menristek dan Menteri Bappenas), Saleh Husin (Koordinator Tim Ahli Wapres RI), dan Jonathan Tahir (Penasihat Kepala Kantor Staf Presiden).

Kewajiban Rektor UI menyerahkan laporan kerja tahunan kepada DGB dan Senat Akademik dihapus. Mandat menyusun anggaran rumah tangga (ART) yang sebelumnya diemban oleh empat organ UI (Rektor, MWA, DGB, dan Senat Akademik) juga dihapus.

Untuk diketahui, Mandat menyusun anggaran rumah tangga (ART) yang sebelumnya diemban oleh empat organ UI (Rektor, MWA, DGB, dan Senat Akademik) juga dihapus.

D For GAEKON