Kinerja 100 Hari Jokowi-Maruf, Penegakan Hukum Dan HAM Memburuk

0
Kinerja 100 Hari Jokowi-Maruf, Penegakan Hukum Dan HAM Memburuk

Jakarta – YLBHI melansir kinerja 100 hari pemerintahan Joko Widodo – Maruf Amin. Dari paparan tersebut diketahui kondisi penegakan hukum, keamanan dan HAM makin memburuk.

“Kondisi hukum dan hak asasi manusia terus memburuk seiring dengan pengabaian Konstitusi. Hal ini mengindikasikan yang akan terjadi selama lima tahun masa pemerintahan Jokowi–Ma’ruf,” kata Kadiv Advokasi YLBHI M. Isnur dalam keterangan tertulis yang diterima GAEKON Kemarin 29 Januari 2020.

Setidaknya ada 9 indikator yang dikaji dalam laporan itu. Pertama, pendekatan keamanan dengan perluasan definisi radikalisme menjadi intoleransi dalam surat keputusan bersama 11 kementerian dan lembaga tentang radikalisme serta masuknya TNI dalam pelibatan persoalan keamanan.

Selanjutnya, pemerintah juga dinilai YLBHI sangat membungkam kebebasan sipil. Hal itu ditilik dari pernyataan Jokowi yang meminta BIN dan Polri menindak ormas yang resisten dengan omnibus law.

Laporan berpreseden buruk itu dianggap YLBHI hanya lanjutan dari rekam buruk Jokowi periode I. Dalam catatan BH-YLBHI, ada 6.128 orang mengalami pelanggaran HAM saat menyampaikan pendapat di muka umum. Data ini belum termasuk 21 orang yang ditangkap saat buruh melakukan aksi pada pidato Presiden 16 Agustus 2019.

Kemudian, Jokowi meski sudah dilarang TAP MPR VI/2000 – kembali mengaktifkan dwifungsi TNI-Polri. Artinya aparat boleh punya kuasa lagi di kementerian.

Lalu, Pemerintah Jokowi juga tidak melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus pelanggaran HAM berat yang sudah ditangani Komnas HAM. Kebijakan Jokowi malah membuat pelaku bebas berkeliaran karena impunitas.

Selain itu, menteri-menteri Jokowi tidak menjadikan HAM sebagai agenda utama. Hal itu diperparah dengan pernyataan sejumlah menteri yang malah tidak pro dengan pengakan HAM masa lalu.

“Menkopulhukam mencoba memelintir tentang apa yang disebut pelanggaran HAM dengan mengatakan tidak ada pelanggaran HAM di Era Jokowi. Demikian pula Jaksa Agung yang menyebut Tragedi Semanggi I dan II bukan pelanggaran HAM berat,” Kata Isnur.

Sorotan lainnya, YLBHI menilai hak partisipasi rakyat sering dirampok oleh pemerintah dalam penentuan kebijakan vital negara. Seperti penerapan omnibus law dan pemindahan ibukota.

“Omnibus law juga berencana menghapus berbagai hak normatif buruh yang artinya akan makin mengurangi kualitas hidup buruh dan keluarganya,” kata Isnur.

Kemudian, Operasi militer di Papua yang ilegal untuk dilakukan. Sejumlah daerah seperti Kabupaten Timika, Paniai, Puncak Papua, Puncak Jaya dan Intan Jaya menjadi lokasi penurunan pasukan yang ujung dari operasi militer tersebut adalah korban jiwa dari pihak sipil.

Pemerintah juga dengan gamblang dianggap memperlemah pemberantasan korupsi. Jokowi tidak kunjung menerbitkan Perppu KPK hingga detik ini. Presiden juga tak bersikap tegas pada sikap Menkumham Yasonna yang dianggap mengahalang-halangi proses peradilan pada kasus Harun Masiku.

“Atas fakta-fakta di atas, YLBHI-LBH berkesimpulan bahwa 100 hari Jokowi-Ma’ruf menunjukkan makin jelasnya perampasan hak-hak rakyat yang dapat mengarah pada kondisi ekstrim demi memfasilitasi segelintir orang untuk mengeruk sumber daya alam sebesar-besarnya, di atas pembangkangan hukum dan hak asasi manusia,” ketusnya.

“Pencabutan hak rakyat dan Demokrasi di depan mata,” pungkas Isnur.

Terpisah, Jubir Presiden Fadjroel Rachman mengklarifikasi menjawab sejumlah kritik yang dilontarkan YLBHI atas kinerja 100 hari pertama pemerintahan Jokowi-Maruf.

Pertama, pemerintah kini tengah berusaha menyelesaikan masalah pelanggaran HAM masa lalu lewat rancangan undang-undang komisi kebenaran dan rekonsiliasi (KKR). “Dalam rekomendasi ruu KKR nanti sangat dimungkinkan adanya rekomendasi lewat pengadilan HAM tetap dilaksanakan,” kata Fadjroel kepada GAEKON Rabu 30 Januari 2020.

Kemudian, pemerintah membantah menghidupkan kembali dwifungsi ABRI. Presiden, kata Fadjroel, taat hukum sehingga tidak mungkin ada dwifungsi ABRI di periode kedua. “Tidak akan pernah ada hal seperti itu terjadi sepanjang di dalam konstitusi ada di dalam uu di dalam perundang-undangan, tidak akan pernah ada yang bisa dilanggar oleh presiden karena negara ini negara hukum, bukan negara kekuasaan,” ujar Fadjroel.

Ketiga, pemerintah juga mengakomodir penolakan tentang omnibus law. Pemerintah masih butuh masukan untuk omnibus law. Fadjroel juga membantah kalau pemerintahan Jokowi-JK membungkam ekspresi publik. “Tidak benar. buktinya tidak ada seorang pun yang ditangkap karena mengkritik pemerintah,” kata Fadjroel.

K For GAEKON