Komisi IX DPR Akan Panggil Menkes Dan Kimia Farma Terkait Vaksin Berbayar

0

Komisi IX DPR Akan Panggil Menkes Dan Kimia Farma Terkait Vaksin BerbayarGaekon.com – Banyak kabar beredar mengenai vaksin corona yang sudah mulai bisa dibeli di Kimia Farma. Hal ini membuat Wakil Ketua Komisi IX Nihayatul Wafiroh angkat bicara. Pihaknya ikut mempertanyakan kebijakan tersebut.

Seperti yang dilansir GAEKON dari Kumparan, Pihaknya mengaku terkejut dengan kebijakan tersebut. Nihayatul mengaku selama ini belum ada pembahasan di Komisi IX mengenai rencana penerapan vaksinasi gotong royong individual tersebut.

Nihayatul bahkan mengaku baru mendengar soal istilah vaksin gotong royong individual.

“Saya sebagai komisi IX (DPR) baru mendengar ini ada istilah vaksin gotong royong individual,” kata Nihayatul.

Komisi IX DPR Belum Mendapat Penjelasan Menkes

Nihayatul mengatakan sejauh ini Komisi IX DPR belum mendapatkan penjelasan dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengenai kebijakan tersebut.

Maka dari itu, Nihayatul memastikan akan memanggil Menkes dan Kimia Farma. Nihayatul meminta keputusan tersebut dibatalkan saja, mengingat vaksinasi berbayar tidak sesuai dengan arahan Presiden Jokowi.

“Ini jelas menyalahi kebijakan presiden untuk menggratiskan vaksin bagi rakyat Indonesia. Vaksin gotong royong individual jangan ditunda pelaksanaannya tapi dibatalkan,” ujar Nihayatul.

Keputusan vaksin corona individu berbayar itu diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

“Dan Permenkes ini tidak pernah dibahas atau didiskusikan oleh Menkes maupun Kimia Farma dengan DPR,” Kata Nihayatul.

Vaksinasi individu berbayar tersebut dilakukan cucu usaha Kimia Farma, yaitu PT Kimia Farma Diagnostika (KFD).

“Ini kan Kementerian Kesehatan sudah keluarkan aturan teknis Vaksin Gotong Royong. Jadi diperbolehkan tidak hanya untuk perusahaan, tapi juga untuk individu,” kata Juru Bicara Kementerian BUMN, Arya Sinulingga.

Regulasi tersebut adalah Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 19 Tahun 2021 tentang perubahan atas Permenkes No. 10/2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. Hal ini untuk membentuk kekebalan komunitas atau herd immunity.

“Jadi sekarang Vaksinasi Gotong Royong juga dipakai tidak hanya untuk perusahaan, tapi bagi masyarakat yang mau dapat vaksin secara berbayar. Tujuannya supaya vaksinasi semakin cepat dilaksanakan,” imbuh Arya Sinulingga.

D For GAEKON