Komnas HAM Minta Keterangan Ahli Hukum Administrasi Negara Terkait TWK KPK

0

Komnas HAM Minta Keterangan Ahli Hukum Administrasi Negara Terkait TWK KPKGaekon.com – Kasus penonaktifan 75 pegawai KPK masih terus berlanjut. Komnas HAM meminta keterangan Ahli Hukum Administrasi Negara untuk mengusut tuntas dugaan kejanggalan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Seperti yang dilansir GAEKON dari Suara.com, Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, M. Choirul Anam mengatakan bahwa ahli dimintai pendapat terkait alih status pegawai non ASN menjadi ASN.

“Kami memperoleh pendapat ahli terkait skema karakter dasar alih status, kewenangan, prinsip dasar administrasi negara, dan pendekatan holistik dalam makna perundang-undangan dan prosedur administrasi hukum,” kata Anam.

Komnas HAM berharap polemik penonaktifan 75 pegawai KPK ini akan semakin terang. Dengan adanya pendapat ahli ini akan semakin memperkuat kerangka analisis dari laporan penyelidikan tim tersebut.

Sebelumnya, penyidik senior KPK, Novel Baswedan melaporkan oknum pimpinan KPK ke Komnas HAM. Novel melaporkan mereka bersama sejumlah pegawai yang tidak lolos TWK. Menurut Novel, efek dari tindakan sewenang-wenang itu akhirnya muncul banyak pelanggaran HAM.

Novel meyakini TWK hanya bagian untuk menyingkirkan pegawai yang bekerja dengan baik dan berintegritas.

Novel juga mengungkapkan ada beberapa hal yang disampaikan kepada Komnas HAM, di antaranya terkait penyerangan privasi, seksualitas hingga masalah beragama.

D For GAEKON