Komnas Perempuan Sarankan Usut Pelanggan Cassandra Angelie, Polisi: Tak Bisa Sembarangan Karena Privasi

0

Komnas Perempuan Sarankan Usut Pelanggan Cassandra Angelie, Polisi: Tak Bisa Sembarangan Karena PrivasiGaekon.com – Kasus prostitusi yang menimpa Cassandra Angelie membuat banyak pihak ikut angkat bicara, salah satunya Komnas Perempuan. Pihaknya menyarankan kepolisian untuk mengusut pelanggan Cassandra.

Namun hal itu tidak dikabulkan. Pelanggan Cassandra Angelie dilepas dan tak dikenakan pidana seperti Cassandra dan muncikarinya.

Pasalnya, menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Endra Zulpan hal ini dikarenakan kasus tersebut tak termasuk Human Trafficking.

“Jika disangkutkan dengan UU Human Trafficking, kasusnya adalah perempuannya bukan pekerja PSK, namun diiming-imingi pekerjaan lain, itu akan dikenakan pasal human trafficking kepada pihak penjulanya,” ujarnya.

CA dalam posisinya merupakan pekerja seks komersil (PSK). Kemudian, yang berperan aktif adalah sang muncikari sehingga ia yang dipersangkakan secara hukum.

“Jadi yang berperan aktif dan penting di sini adalah orang yang mempromosikan, sementara pembeli atau pelanggan adalah pasif. Sama dengan masalah CA, mohon maaf harus dikatakan seperti PSK, ia dijajakan secara online lalu ada pelanggan yang memesan,” terangnya.

Komnas Perempuan Sarankan Pelanggan Cassandra Angelie Dipidana

Sementara saran Komnas perempuan agar pelanggan Cassandra Angelie dipidana dengan dijerat UU KUHP, UU Pornografi dan Porno Aksi, dan UU ITE menurut pihak Polda Metro Jaya sangat berlebihan.

“Dengan merujuk pada UU yang ada, KUHP kemudian UU pornografi dan juga Porno Aksi, dan UU ITE, saya rasa ini terlalu berlebih. Saya rasa ini terlalu berlebihan ya apabila Komnas perempuan me-refer Undang-Undang Human Trafficking atau terkait dengan perdagangan orang,” ucap Zulpan.

Polisi mengaku tidak bisa sembarangan memenjarakan pelanggan karena alasan privasi. Sebab, soal privasi juga ada landasan hukumnya. Zulpan menyebut hal tersebut sudah menjadi hak pribadi masing-masing.

Pihak polisi hanya bisa mempersangkakan pasal hukum ke pihak yang mengunggah dan mempromosikan jual beli jasa CA.

“Hukum tak bisa masuk di sana. Kami harus mengejar pelaku yang meng-upload, menjajakan dan menawarkan sesuai dengan UU ITE,” ucap Zulpan.

Sebelumnya, Ketua Komnas Perempuan, Andy Yentriyany menyebut Cassandra Angelie lebih tepat disebut sebagai korban.

Menurutnya, kasus yang dialami oleh CA merupakan kasus tindak perdagangan. Si konsumen seharusnya terkena pemidanaan.

Dasar hukum untuk menjerat konsumen prostitusi online adalah Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) alias human trafficking.

D For GAEKON