KPK Dakwa Eks Menpora Imam Nahrawi Terima Suap Rp 11,5 M

0

Jakarta – Eks Menpora Periode I Jokowi, Imam Nahrawi didakwa menerima uang suap senilai Rp 11,5 miliar. Uang suap itu terkait perkara penyaluran pembiayaan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora pada KONI TA 2018.

Imam disebut secara bersama-sama menerima uang itu bersama Asisten Pribadinya Miftahul Ulum. Dakwaan dibaca oleh JPU KPK Ronald Ferdinand Worotkan dalam sidang tipikor di PN Jakarta Pusat, Jumat 14 Februari 2020.

“Telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut telah menerima hadiah atau janji,” kata Jaksa KPK Ferdinand.

Uang itu diterima keduanya dari eks Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy dan eks Bendum KONI Jhonny E Awuy. Uang suap itu diprediksi untuk mempercepat dana hibah dari Kemenpora.

Imam dan Miftahul menerima uang suap terkait Proposal Dukungan KONI dalam rangka Pengawasan dan Pendampingan Seleksi Calon Atlet dan Pelatih Atlet Berprestasi Tahun 2018.

Ketua KONI Pusat, Tono Suratman, mengajukan proposal usulan dana hibah Asian Games dan Asian Para Games 2018 sekitar Rp 51,6 miliar. Tapi yang cair hanya Rp 30 miliar.

Jaksa mengatakan terdapat kesepakatan commitment fee berkisar 15-19 persen dari total nilai bantuan hibah yang diterima KONI Pusat. “Hadiah tersebut diberikan untuk percepat persetujuan dan pencairan bantuan dana hibah yang diajukan KONI pusat ke Kemenpora RI tahun kegiatan 2018 yang bertentangan kewajiban terdakwa,” kata Jaksa.

Imam didakwa menerima uang gratifikasi Rp 8,64 miliar. Rincian uang itu sebanyak Rp 300 juta dari Sekjen KONI dan Rp 4,94 miliar uang tambahan operasional Menpora.

Selain itu, Rp 2 miliar sebagai pembayaran jasa desain Konsultan Arsitek Kantor Budipradono Architecs dari Lina Nurhasanah selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Program Indonesia Emas (Prima) Kemenpora.

Kemudian, Rp 1 miliar lagi dari Edward Taufan Pandjaitan alias Ucok selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Program Satlak Prima Kemenpora RI Tahun Anggaran 2016 – 2017 yang bersumber dari uang anggaran Satlak Prima.

Serta, Rp 400 juta dari Supriyono selaku BPP Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional (PPON) periode 2017-2018 yang berasal dari pinjaman KONI Pusat. Dalam perkara ini, Imam didakwa menggunakan dua pasal alternatif terkait dengan tindak pidana korupsi.

Ia dipercaya telah melanggar ketentuan dalam Pasal 12 huruf a jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Serta Pasal 12 B Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

K For GAEKON