KPK Setorkan Uang Rampasan Kasus Korupsi Edhy Prabowo Ke Kas Negara

0

KPK Setorkan Uang Rampasan Kasus Korupsi Edhy Prabowo Ke Kas NegaraGaekon.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyetorkan uang rampasan kasus korupsi Edhy Prabowo ke kas negara.

Melansir dari Kumparan, Nilai rampasan tersebut mencapai Rp 72 miliar. Uang tersebut disetorkan oleh Jaksa Eksekutor KPK Hendra Apriansyah melalui Biro Keuangan KPK.

“Uang yang disetorkan tersebut sebesar Rp 72 miliar dan USD 2.700 yang berdasarkan tuntutan jaksa KPK dan putusan pengadilan dinyatakan dirampas untuk negara,” kata Plt juru bicara KPK Ali Fikri.

Uang tersebut disetorkan setelah kasus Edhy Prabowo dkk tersebut berkekuatan hukum tetap alias inkrah.

Perampasan Hasil Korupsi Merupakan Bagian Efek Jera

Menurut Ali, penyetoran uang rampasan terpidana korupsi merupakan optimalisasi pemulihan kerugian keuangan negara.

Salah satu langkah melakukan asset recovery. Ali mengungkapkan bahwa KPK akan terus mengedepankan pemidanaan perampasan hasil korupsi sebagai bagian efek jera.

Hasil rampasan perkara tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang ditangani KPK kemudian disetorkan ke kas negara.

Seperti yang diketahui, Edhy Prabowo bersama sejumlah anak buahnya diyakini menerima suap sejumlah USD 77 ribu dan Rp 24.625.587.250 atau totalnya sekitar Rp 25,75 miliar.

Uang tersebut berasal dari para pengusaha pengekspor benih benih lobster (BBL) terkait percepatan pemberian izin budidaya dan ekspor.

Berdasarkan dakwaan dan fakta persidangan, uang suap yang diterima oleh Edhy Prabowo diduga mengalir kepada sejumlah pihak. Yakni 3 asisten pribadinya, pesilat Uzbekistan, hingga pedangdut.

Uang tersebut dibelikan sejumlah aset mulai dari vila, puluhan sepeda, belanja istri di Hawaii, hingga barang-barang mewah lainnya.

Salah satu pemberinya adalah Suharjito selaku Direktur PT Dua Putera Perkasa Pratama (PT DPPP). Ia menyuap Edhy Prabowo sebesar Rp 2,146 miliar.

Edhy Prabowo dihukum 5 tahun penjara atas perbuatannya. Politikus Gerindra itu sempat dihukum 9 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi DKI. Namun, MA mengabulkan kasasinya serta memotong 4 tahun masa hukumannya.

Selain hukuman badan, Edhy Prabowo juga dikenai denda sebesar Rp 400 juta. Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

Edhy Prabowo juga diwajibkan membayar uang pengganti sejumlah Rp 9,6 miliar dan USD 77.000. Apabila tidak membayar dalam waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut. Jika pun hartanya tetap tidak mencukupi, maka dipidana penjara selama 3 tahun.

D For GAEKON