KPK Temukan Pengurangan Dana MBG jadi Rp 8.000

0

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya pengurangan dana untuk Makan Bergizi Gratis (MBG), dari semula Rp 10.000 menjadi Rp 8.000.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua KPK, Setyo Budiyanto beberapa waktu yang lalu. KPK mengungkap hasil pertemuan dengan Badan Gizi Nasional (BGN), di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu (5/3/25) lalu.

“Salah satunya memang saya sampaikan, berdasarkan informasi, informasi ini kan belum diverifikasi, belum divalidasi. Ini baru informasi. Tapi karena kegiatannya adalah bersifat kegiatan pencegahan, maka kami sampaikan dengan harapan informasi ini bisa segera disikapi secara preventif,” kata Setyo di gedung KPK, Jakarta, Jumat (7/3).

Setyo mengatakan temuan itu disampaikan saat bertemu dengan pihak BGN agar dapat diantisipasi.

“Jangan sampai nanti sudah terlalu banyak, sudah semakin membesar, sudah terjadi di mana-mana, malah akhirnya menjadi sesuatu yang kontraproduktif,” ungkapnya.

Setyo mengingatkan agar distribusi dana yang terpusat di BGN tidak menimbulkan penyimpangan di tingkat daerah. Kepala BGN Dadan Hindayana, kata Setyo, menerima secara baik info tersebut.

“Yang menjadi kekhawatiran, karena posisi anggaran di pusat, jangan sampai begitu sampai di daerah seperti es batu (yang mencair). Kami sudah menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp10.000, tetapi yang diterima hanya Rp8.000. Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada kualitas makanan,” kata Setyo.

Setyo juga menekankan pentingnya tata kelola keuangan yang transparan. Ia mendorong keterlibatan masyarakat dan penggunaan teknologi dalam pengawasan.

“Harapannya transparan dan melibatkan masyarakat, bisa dari NGO independen untuk pengawasan penggunaan anggaran, dan tentu saja memanfaatkan teknologi,” sebutnya.

Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana dan jajarannya mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia meminta masukan terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis karena anggarannya yang besar.

KA For GAEKON