Kratom Ditetapkan Dalam Golongan Narkotika, Waka Komisi IX: Jangan Tergesa-Gesa Melarang Sesuatu

0

Kratom Ditetapkan Dalam Golongan Narkotika, Waka Komisi IX: Jangan Tergesa-Gesa Melarang SesuatuGaekon.com – Tanaman kratom baru-baru ini banyak diperbincangkan. Tanaman ini dikategorikan oleh BNN sebagai salah satu jenis narkotika.

Melansir dari Detik, Wakil Ketua Komisi IX dari Fraksi PDIP Charles Honoris meminta pemerintah tidak tergesa-gesa melarang penggunaan tanaman yang berpotensi membawa banyak manfaat itu.

“Jangan kita tergesa-gesa melarang sesuatu yang berpotensi membawa banyak manfaat tanpa melakukan uji dan kajian secara utuh,” ujar Charles.

Charles mendukung kratom masuk dalam kategori tanaman obat tradisional. Bahkan ia juga mendukung jika Kemenkes melakukan kajian soal manfaat kratom untuk kesehatan.

Charles menjelaskan bahwa sesuai dengan UU No 35/2009 tentang Narkotika, Pasal 6 Ayat (3), wewenang untuk menetapkan narkotika atau bukan itu ada di Kemenkes.

“Saya mendukung langkah Kemenkes agar kratom dapat dikategorikan sebagai tanaman untuk obat tradisional,” ujar Charles.

Hasil Penelitian Litbang Kemenkes, Kratom Bukan Jenis Narkotika

Charles juga menjelaskan, berdasarkan hasil penelitian Litbang Kemenkes tidak mengindikasikan kratom sebagai jenis narkotika. Dalam penelitian lain bahkan menyebut tanaman kratom bermanfaat untuk pengobatan.

“Menurut informasi yang kami dapatkan, jurnal-jurnal dan penelitian Litbang Kemenkes sendiri tidak mengindikasikan ini sebagai narkoba. Bahkan beberapa penelitian menyebutkan tanaman kratom bermanfaat untuk mengobati berbagai kondisi medis,” ujarnya.

Charles mengatakan bahwa kratom telah menjadi sumber penghasilan lebih dari 200 ribu orang di Kalimantan Barat. Bahkan seluruh produk kratom diekspor ke Amerika dan Eropa. Kratom juga sudah digunakan oleh suku-suku di sana sejak ratusan tahun yang lalu.

Sementara itu Anggota komisi IX DPR RI Saleh P Daulay menilai pemerintah perlu melakukan kajian serius terkait tanaman kratom. Mengingat tanaman ini banyak dimanfaatkan oleh masyarakat.

“Pemerintah perlu melakukan kajian serius-sistematis terkait tanaman kratom itu, sehingga kita bisa melihat manfaatnya dan melihat secara jelas sisi negatif tumbuhan tersebut, karena ini ternyata banyak dimanfaatkan masyarakat,” ujar Saleh.

Saleh mengatakan bahwa efek negatif dan positif kratom harus dicek terlebih dahulu. Jika manfaatnya besar, maka mudaratnya bisa disingkirkan. Selain itu jika diekspor ke luar negeri maka harus dipastikan digunakan sebagai apa. Apakah untuk barang narkotika atau untuk campuran obat-obatan.

“Saya tidak tahu apakah tanaman ini juga digunakan seperti ganja, saya belum mengetahui dan saya juga baru baca ternyata dia efek negatifnya besar. Karena itu, ini harus dilihat,” ujar Saleh.

Menurutnya, bila kratom terbukti bukan sebagai narkotika, perlu diberi peluang untuk tetap menjadi sumber penghasilan warga. Namun, jika sebaliknya, maka wajib dilarang penggunaannya.

Sebelumnya, pada 2019 Kepala BNN Pusat saat itu Komjen Heru Winarko pernah bicara soal kratom di Pontianak. Dia menyatakan dengan tegas kratom masuk kategori golongan 1 dalam narkotika.

BNN juga sudah menyurati sejumlah kementerian dan badan terkait penetapan pihaknya tersebut. Dalam sikap itu, BNN memasukkan kratom dalam daftar yang dilarang untuk digunakan dalam suplemen makanan dan obat tradisional.

D For GAEKON