Langgar Kode Etik, 75 Pegawai KPK Tolak Penonaktifan Dan Lawan Firli Bahuri

0

Langgar Kode Etik, 75 Pegawai KPK Tolak Penonaktifan Dan Lawan Firli BahuriGaekon.com – 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan Ketua KPK, Komjen Firli Bahuri karena tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) menolak penonaktifan tersebut.

Seperti yang dilansir GAEKON dari Kumparan, mereka melawan keputusan Firli Cs dengan melapor ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK dan Ombudsman RI. Dalam laporan ke Dewas KPK, para pegawai KPK menduga Firli cs telah melanggar kode etik terkait aspek integritas dan kepemimpinan.

Pelaporan pimpinan KPK ke Dewas dilaksanakan pada Selasa (18/5). Salah satu yang menjadi poin aduan adalah dasar TWK yang diatur dalam Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021.

Ada dugaan penyimpangan yang dilakukan Firli dalam proses pembentukan Peraturan KPK itu. Firli diduga menyelundupkan ketentuan TWK saat penyusunan Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021.

Diketahui Perkom tersebut menjadi dasar pelaksanaan TWK bagi pegawai KPK untuk alih status sebagai ASN. Padahal UU KPK hasil revisi dan PP 41/2020 sebagai aturan turunan alih status pegawai KPK menjadi ASN, tak mengatur mekanisme TWK.

Menurut 75 pegawai KPK, Firli diduga merupakan orang yang memasukkan aturan TWK dalam penyusunan Perkom 1/2021 pada 25 Januari 2021.

Padahal dalam pembahasan Perkom sejak Agustus 2020, tak pernah ada pembahasan mengenai TWK bagi pegawai KPK untuk alih status sebagai ASN. Aturan TWK dalam Perkom 1/2021 tercantum di Pasal 5 ayat (4) yang berbunyi:

Selain menandatangani surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk memenuhi syarat ayat (2) huruf b dilaksanakan asesmen tes wawasan kebangsaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara

“Bahwa pada tanggal 25 Januari 2021, dilaksanakan Rapat Pimpinan pembahasan Perkom Alih Status, dan terdapat penambahan pasal dari Saudara Firli Bahuri (Ketua KPK) terkait pelaksanaan TWK ke dalam draft Perkom Alih Status sebelum dibawa ke Kemenkumham untuk rapat harmonisasi,” isi dokumen pengaduan 75 pegawai ke Dewas KPK.

Kemudian pada 26 Januari 2021, Firli disebut menghadiri rapat pembahasan draf Perkom yang terdapat syarat TWK di Kemenkumham. Setelah Perkom 1/2021 terbit, Firli mengadakan sosialisasi bagi para pegawai pada 17 Februari. Sosialisasi tersebut turut dihadiri Kabiro SDM dan Kabiro Hukum KPK.

“Dalam sosialisasi tersebut, berulang kali ditanyakan oleh para pegawai: ‘apa konsekuensinya jika pegawai tidak lulus asesmen wawasan kebangsaan?’ dan berulang kali pula dijawab oleh Saudara Firli Bahuri ‘tidak perlu khawatir mengenai asesmen wawasan kebangsaan’, ‘semua pegawai KPK pasti bisa mengerjakan asesmen wawasan kebangsaan’,” kata 75 pegawai KPK.

Namun menurut mereka, ucapan Firli tak sesuai dengan kenyataan. Sebab Firli kini menonaktifkan 75 pegawai tak lolos TWK melalui SK 652/2021 yang diteken pada 7 Mei.

Setelah ke Dewas KPK, 75 pegawai melaporkan Firli dkk ke Ombudsman RI. Mereka melaporkan dugaan maladministrasi terkait TWK sebagai syarat alih status menjadi ASN hingga berujung penonaktifan.

Atas pengaduan tersebut, para pegawai meminta Ombudsman agar segera memeriksa Firli Bahuri cs atas kebijakan TWK yang bertentangan dengan UUD 1945, UU Ombudsman, UU Pelayanan Publik, UU ASN dan UU KPK.

Selain itu, 75 pegawai meminta Ombudsman mengeluarkan rekomendasi agar pegawai-pegawai KPK dipekerjakan kembali pada posisi semula.

D For GAEKON