Laut Natuna Utara Aman, Bakamla Sebut Para Nelayan Bisa Kembali Berlayar

0

Laut Natuna Utara Aman, Bakamla Sebut Para Nelayan Bisa Kembali BerlayarGaekon.com – Situasi Laut Natuna Utara kini dipastikan aman terkendali, usai heboh sejumlah kapal perang China berlayar di kawasan tersebut.

Seperti yang dilansir GAEKON dari Tempo, sebelumnya, sejumlah kapal perang Cina ditengarai berlayar di kawasan tersebut pada Senin pekan lalu, 13 September 2021.

Dalam rapat Kerja dengan Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat, Senin (20/9), Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya Aan Kurnia menegaskan bahwa situasi di Laut Natuna Utara aman.

“Saya tegaskan Laut Natuna Utara aman terkendali,” kata Aan.

Maka dari itu, nelayan-nelayan di Natuna kini dipersilahkan kembali untuk berlayar mencari ikan. Aan mengatakan bahwa pihak Bakamla siap menjaga dan mengamankan kawasan tersebut bersama sejumlah stakeholder lain.

“Kami siap menjaga dan mengamankan, kami siap amankan mereka,” ujar Aan.

Sebelumnya, sejumlah kapal perang asal Cina diduga berlayar di Laut Natuna Utara. Beberapa nelayan mengaku berpapasan dengan enam kapal perang tersebut pada Senin, 13 September 2021.

Ketua Aliansi Nelayan Natuna, Hendri, mengatakan anggotanya merekam video keberadaan kapal-kapal perang Cina itu ketika melaut pada pukul 09.00 pagi.

Salah satu kapal yang dapat diidentifikasi adalah destroyer Kunming-172. Para nelayan merekam peristiwa itu dari koordinat 6.17237 Lintang Utara dan 109.01578 Bujur Timur yang masuk Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia.

Kedatangan kapal itu membuat nelayan khawatir. Terlebih dengan adanya eskalasi di kawasan perairan tersebut.

Aan mengatakan, Indonesia menerapkan pendekatan politik luar negeri bebas aktif termasuk dalam menangani konflik di Laut Cina Selatan. Namun, Aan juga menilai penegak hukum tak boleh berkompromi terhadap kapal-kapal asing yang melanggar aturan memasuki perairan Indonesia.

Dia membeberkan, konflik di Laut Cina Selatan akan berdampak langsung pada banyaknya kekuatan militer negara-negara besar di perairan tersebut. Ada pula dampak tak langsung seperti perlombaan senjata, risiko gangguan pelayaran, serta peningkatan biaya logistik dan keamanan.

Aan mengatakan pada dasarnya Bakamla menyusun strategi di Laut Cina Selatan yang berbatasan dengan perairan Natuna Utara. Menurutnya, strategi penjagaan kawasan itu tak bisa dilakukan Bakamla sendiri, tetapi mesti bekerja sama dengan instansi lain.

Aan pun menawarkan sejumlah konsep untuk mengatasi persoalan tersebut. Pertama, hadirnya penegak hukum di kawasan perairan tersebut, mulai dari Bakamla, TNI Angkatan Laut, hingga Satuan Tugas Pemberantasan Illegal Fishing Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kedua, ia mengatakan Indonesia mesti mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen. Aan menilai Indonesia tak bisa sekadar mengklaim, tapi tak melakukan aksi apa pun.

Aan mengatakan memang sudah ada nelayan yang mencari ikan di perairan Natuna Utara. Namun, mereka belum disiapkan secara profesional, sehingga sumber daya ikan di Natuna lebih banyak dimanfaatkan oleh negara-negara lain seperti Vietnam dan Cina.

Strategi selanjutnya yaitu melalui jalan diplomasi. Dia mengatakan ketiga strategi tersebut harus berjalan secara paralel. Jika tidak, Aan menilai persoalan yang sama akan terus berulang sementara Indonesia terus tergagap.

“Kalau hanya aparatnya saja ini tidak selesai. Paling kita hanya nangkap-ngusir, nangkap-ngusir terus,” kata Aan.

D For GAEKON