Dihentikan Sejak 2019, LBH Makassar Desak Polri Buka Kasus Ayah Perkosa Anak

0

Dihentikan Sejak 2019, LBH Makassar Desak Polri Buka Kasus Ayah Perkosa AnakGaekon.com – Polres Luwu Timur dan Polda Sulawesi Selatan sempat menghentikan kasus dugaan kekerasan seksual terhadap tiga anak dibawah umur pada tahun 2019 dan 2020. Kini Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar, Sulawesi Selatan, mendesak Mabes Polri untuk membuka lagi kasus tersebut.

Seperti yang dilansir GAEKON dari Suara.com, tim penasehat para korban, Rezky Pratiwi meminta agar Polri segera mengambil alih kasus ini.

“Kami minta Polri mengambil alih dan melanjutkan proses perkara ini,” ucap Rezky.

Rezky menegaskan, kejadian yang menimpa anak-anak tersebut adalah tindak pidana. Pihak yang punya kewenangan untuk memproses perkara tersebut dan membawa pelaku ke pengadilan salah satunya adalah polisi.

“Polisi punya kewenangan. Makanya, kami mendesak sekali lagi Polri menindak lanjuti apa menjadi temuan kami yang sudah dilaporkan di Polda Sulsel agar bisa dibuka kembali dan diambil alih untuk ditindaklanjuti, agar para anak-anak bisa mendapatkan keadilan,” paparnya.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah dikumpulkan tim LBH, kasus tersebut angat penting untuk dibuka kembali.

Pasalnya, penghentian kasus melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dikeluarkan itu dinilai prematur. Karena, hanya selang dua bulan setelah dilaporkan di Polres Luwu Timur pada 2019, langsung dibuat administrasi penghentian penyelidikan.

Selain itu tidak dilakukan pemeriksaan saksi lain. Para korban juga tidak didampingi ibunya saat diperiksa serta pengacara atau lembaga sosial lainnya.

Saat para korban dibawa ke Makassar, karena tidak mendapat layanan seharusnya di Luwu Timur. Hasil asesmen dari psikolog, malah mengeluarkan fakta sebaliknya.

Para anak mengakui mendapat kekerasan seksual dari ayahnya bahkan ada pelaku lain melakukan hal yang sama terhadap ketiga anak itu.

Sementara proses yang dijalani para korban di psikiater yang ada di Luwu Timur, terlampau singkat, hanya 15 menit pemeriksaanya, bahkan ibu para korban dinyatakan Wahab atau mengalami gangguan kejiwaan.

Saat gelar perkara lanjutan di kantor Polda Sulsel pada Maret 2020, pihaknya selaku penasehat hukum sudah memasukkan dokumen-dokumen yang mendukung argumentasi saat gelar perkara itu, namun tetap dihentikan atau dikeluarkan SP3 dengan alasan tidak cukup bukti.

“Kami sudah melaporkan kasus ini ke Komnas HAM, Komnas Perempuan dan Kementerian PPA. Bahkan ada rekomendasi dari Komnas Perempuan untuk melanjutkan kasus ini kembali. Tetapi, belum ada keterangan resmi melalui surat dari penyidik Polri, tapi hanya statmen di media saja didengar,” katanya.

Div Humas Polri : Kasus Bisa Dibuka Lagi Apabila Ditemukan Bukti Baru

Sementara Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, menyebutkan kasus tersebut memang sudah dihentikan tapi bisa dibuka kembali apabila ditemukan bukti baru.

Kasus tersebut terkait atas laporan polisi dilaporkan oleh RS mantan istri SA (43) diketahui ASN di Inspektorat Pemda Luwu Timur, sebagai terlapor atas dugaan kekerasan seksual dan pemerkosaan ketiga anaknya masing-masing berinsial AL (8), MR (6) dan AL (4) yang dihentikan pada 10 Desember 2019.

Kasus ini pun kembali mencuat setelah ramai diperbincangkan publik, usai dipublis pada situs http//projetmultatuli.org hingga viral dan menjadi trending topik disejumlah media sosial terkait penghentian kasus tersebut.

D For GAEKON