Lepas Status Tersangka, KPK Keluarkan SP3 Kasus Sjamsul Nursalim

0

Lepas Status Tersangka, KPK Keluarkan SP3 Kasus Sjamsul NursalimGaekon.com – Pertama kalinya dalam sejarah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan surat penghentian penyidikan perkara (SP3).

Seperti yang dilansir GAEKON dari Liputan6, KPK menerbitkan SP3 penerbitan surat keterangan lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) terhadap obligor Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI), Sjamsul Nursalim dan istrinya, Ijtih Nursalim.

Dengan diterbitkannya SP3 ini, KPK secara otomatis melepas status tersangka mereka. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata juga membenarkan hal ini.

Menurutnya, penerbitan SP3 ini berdasarkan putusan kasasi yang dijatuhkan Mahkamah Agung (MA) terhadap mantan Kepala Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung.

“Putusan MA atas kasasi Nomor: 1555 K/Pid.Sus/2019 tanggal 9 Juli 2019 dengan terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung menyatakan bahwa perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana, dan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging),” jelasnya.

Dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum pada KPK disebutkan, bahwa Syafruddin melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan Sjamsul dan Itjih.

Perkara yang menjerat Syafruddin ini merupakan acuan KPK menjerat Sjamsul dan Ijtih. Lantaran Syafruddin divonis lepas oleh MA, dengan demikian unsur penyelenggara negara dalam perkara sudah tidak ada.

“KPK berkesimpulan syarat adanya perbuatan penyelenggara negara dalam perkara tersebut tidak terpenuhi,” terang Alex.

Alex menyebut penghentian penyidikan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 40 UU KPK. Ia mengatakan, sebagai bagian dari penegak hukum, maka dalam setiap penanganan perkara KPK memastikan akan selalu mematuhi aturan hukum yang berlaku.

“Penghentian penyidikan ini sebagai bagian adanya kepastian hukum dalam proses penegakan hukum sebagaimana amanat Pasal 5 UU KPK, yaitu ‘Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya KPK berasaskan pada asas Kepastian Hukum’,” kata Alex.

Sebelumnya, pada 24 September 2018 dibacakan putusan bahwa Syafruddin divonis 13 tahun oleh Pengadilan Tipiikor, Jakarta Pusat.

Namun Syafruddin akhirnya mengajukan banding karena tidak puas atas putusan Pengadilan Tipikor. Pengajuan banding itu justru membuat hukuman Syafruddin diperberat menjadi 15 tahun pidana penjara dan denda Rp 1 miliar.

Hukumannya ditambah, Syafruddin mengajukan upaya hukum kasasi. Vonis MA atas kasasi Syafruddin menggurkan putusan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding. Syafruddin divonis lepas dari segala tuntutan hukum.

D For GAEKON