Jakarta – Mantan Menteri BUMN periode I Presiden Joko Widodo, Rini Soemarno ternyata yang melaporkan skandal Jiwasraya. Laporan itu diterima Kejagung RI tiga hari sebelum Rini lengser. Yakni pada 17 Oktober 2019. Sementara Rini menyudahi kepemimpinannya di 20 Oktober 2019.

“Kasus Jiwasraya bermula dari adanya laporan Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno yang tertuang dalam nomor: SR-789/MBU/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 perihal Laporan Dugaan Fraud di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) telah ditindak lanjuti oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Hari Setiono, dalam keterangan tertulis yang dihimpun GAEKON, Senin 14 Januari 2020

Laporan itu menyebut ada dugaan fraud di perusahan asuransi plat merah itu. Terdapat penyalahgunaan investasi yang melibatkan 13 perusahaan. Investasi yang tak sesuai kaidah tata kelola perusahaan yang baik itu berujung pada kerugian Rp 13 triliun lebih.

“Adanya dugaan penyalahgunaan investasi yang melibatkan grup-grup tertentu (13 perusahaan) yang melanggar prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) yang diduga akibat adanya transaksi-transaksi tersebut. PT Asuransi Jiwasraya sampai dengan bulan Agustus 2019 menanggung potensi kerugian negara sebesar Rp13,7 triliun,” kata Hari.

Kejagung hingga sekarang masih memeriksa Jiwasraya secara Intensif. Kejagung menjadwalkan pemanggilan 7 orang untuk memberikan kesaksian. Mereka antara lain:

  1. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 3 Bursa Efek Indonesia, Goklas AR Tambunan 2. Kepala Divisi Penilaian Perusajaan 2 Bursa Efek Indonesia, Vera Florida
  2. Kepala Divisi Perusahaan 1 Bursa Efek Indonesia, Adi Pratomo Aryanto
  3. Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional Perdagangan Bursa Efek Indonesia, Irvan Susandy
  4. Endra Febri Styawan sebagai Kepala Unit Pemeriksaan Transaksi Bursa Efek Indonesia, 
  5. Mantan Direktur PT. OSO Manajemen Investas Lies Lilia Jamin
  6. Syahmirwan, SE.

Secara rinci, berikut keterangan Kejagung mengenai dugaan korupsi dalam penyalahgunaan dana investasi tersebut:

  1. Penempatan Saham sebanyak 22,4% senilai Rp 5,7 Triliun dari Aset Finansial. Dari jumlah tersebut, 5% dana ditempatkan pada saham perusahaan dengan kinerja baik (LQ 45) dan sebanyak 95% nya dana ditempatkan di saham yang berkinerja buruk.
  2. Penempatan Reksadana sebanyak 59,1% senilai Rp 14,9 Triliun dari Aset Finansial. Dari jumlah tersebut, 2% nya yang dikelola oleh manager investasi Indonesia dengan kinerja baik ( Top Tier Management ) dan 98% nya dikelola oleh manager investasi dengan kinerja buruk.

K For GAEKON

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here