Jakarta – Skema penggunaan dana BOS dirombak oleh Mendikbud Nadiem Makarim, Menkeu Sri Mulyani dan Mendagri Tito Karnavian. Perombakan yang paling disorot adalah alokasi anggaran 50 persen untuk guru honorer. Penyaluran regulasi teranyar itu dilakukan melalui kepala sekolah.

Sebelumnya alokasi untuk guru honorer di BOS hanya 15 persen. “Ini langkah utama Kemdikbud membantu menyejahterakan guru honorer,” ungkap Nadiem.

Guru honorer yang boleh menerima tambahan gaji harus memenuhi syarat. Antara lain, memiliki NUPTK, belum memiliki sertifikasi pendidik, serta sudah tercatat di Dapodik sebelum 31 Desember 2019. Meski kabar itu menggemberikan, pemerintak tak lepas dari kritik.

Pengurus Besar Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PB PGRI) Unifah Rosyidi mengatakan ada masalah lanjutan yang akan dihadapi sekolah terkait perubahan aturan itu. Kemendikbud harus bisa memastikan uang BOS itu disalurkan oleh kepala sekolah benar-benar untuk guru honorer. Bila tak ada aturan dan pengawasan teknis akan hal tersebut dikhawatirkan gaji guru honorer itu bocor.

“Penambahan 50 persen itu tidak boleh untuk membuka peluang rekrutmen honorer baru. Jadi harus ada mekanisme yang dimasukkan ke dalam juknis,” kata Unifah.

Kemendikbud harusnya mengganding tiap dinas pendidikan daerah untuk membantu tata kelola keuangan sekolah. Pelibatan itu penting karena kepala sekolah diangkat oleh dinas pendidikan.

Catatan lain turut disampaikan Wasekjen FSGI Satriawan Salim. Alokasi angaran yang besar hanya menyelesaikan masalah sebatas permukaan. Menurutnya upah guru honorer sebaiknya jadi tanggung jawab pemprov. Namun banyak yang tak mampu karena tak semua pemprov memiliki anggaran pendidikan hingga 20 persen dari APBD. Akhirnya kepala sekolah menggaji guru honorer dengan BOS. “Kalau bicara ideal ini kewajiban pemerintah daerah,” kata Satriwan.

Menurutnya dengan kebijakan baru itu, ada setengah dana bos yang bisa dipakai untuk belanja sarana prasarana sekolah menjadi hilang. Padahal bila pemprov melaksanakan kewajibannya membayar guru honorer, uang itu bisa dipakai sekolah.

Satriawan juga menyororti pemenuhan syarat kepemilikan NUPTK. Hal itu sangat diksriminatif. Sebab di lapangan banyak guru honorer yang mengabdi puluhan tahun tapu belum juga mendapat nomor itu. Penyebabnya, karena kendala administrasi, salah satunya persyaratan adanya surat keputusan dari kepala daerah.

Pendapat senada disampaikan Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli Rahim. Menurutnya, kebijakan ini sama saja melanggengkan praktik penggunaan tenaga honorer di pemerintahan. Padahal DPR dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah sepakat untuk menghapus sistem ini.

Ia menegaskan semestinya guru honorer dialihkan statusnya jadi PNS. “Seharusnya bukan jadi 50 persen, tetapi menjadi nol persen,” ujar Ramli dalam keterangan tertulis.

Baca juga : Mendikbud Nadiem Wajibkan Sekolah Pajang Penggunaan Dana BOS

K For GAEKON

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here