Diam-diam hati kita mungkin jengah. Hidup di Indonesia zaman now. Dimana ragam ideologi atau ragam entitas yang berbeda dibenturkan hingga membawa polarisasi kental berujung perpecahan rusaknya persatuan. Menilik bagaimana kiprah Masyumi untuk Indonesia, mungkin bisa menjadi penawar bagaimana sikap ideal dalam bernegara.

Ormas islam dengan beragam latar belakangnya sangat banyak dijumpai di tanah air. Dua yang paling besar adalah Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Dua ormas itu nyatanya zaman dulu pernah satu wadah di dalam Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI), embrio cikal bakal Masyumi.

MIAI bisa dibilang adalah federasi bagi ormas islam yang dibentuk berdasarkan hasil pertemuan 18-21 September 1937. Organisasi ini muncul untuk menyatukan umat islam di Indonesia dalam rangka perlawanan pada politik Belanda. MIAI dicetuskan oleh Dzulfiqar Ramzan dan diisi oleh tokoh dari beragam kalangan yaitu Yusuf Andika dari Muhammadiyah, Wondoamiseno dari Syarikat Islam dan KH Hasyim Asy’ari dari NU.

Organisasi ini berkembang pesat dan mendapat simpati dari seluruh umat islam Indonesia hingga akhirnya dibubarkan pada saat zaman penjajahan Jepang. Menurut jepang, MIAI dianggap membangun jaringan kekuasaan islam di Indonesia tanpa restu. Memang pada saat itu MIAI dipimpin oleh sebagian tokoh Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) yang ingin lepas dari Jepang.

Rasa was-was Jepang berbuntut pada dibubarkannya MIAI pada 24 Oktober 1943. Namun, selang sebulan setelahnya, Jepang memberikan ruang bagi perkumpulan ormas islam dalam satu wadah bernama Masyumi yang berdiri pada November 1943.

Masyumi dibawah Jepang merestui beberapa ormas islam yang menurut mereka legal, yaitu NU, Muhammadiyah, Persatuan Umat Islam Sukabumi dan Perikatan Umat Islam. Pengaruh Jepang pada masa awal berdirinya Masyumi begitu kental. Sehingga ada kesan Masyumi hanya alat Jepang untuk memanfaatkan dukungan dari umat islam dan pada ulama.

Justru yang sebenarnya berlaku adalah para ulama memanfaatkan pihak Jepang. Penyataan itu diamini oleh KH Wahid Hasyim (Ayah Gus Dur) kepada tokoh muda NU kala itu, KH Saifuddin Zuhri. Menurutnya, perang adalah tipu muslihat. Siapa pun yang menghalangi Jepang akan disapu dengan tangan besi. Jadi lebih baik berpura-pura bekerja sama. Ke luar seolah-olah untuk kepentingan Nippon, ke dalam untuk kepentingan nasional dan memperkuat kedudukan umat Islam daripada tidak bergerak dan hanya bisa menggerutu.

Masyumi pada zaman jepang belum menjadi partai. Namun selama kurun 1944-1945, Masyumi mampu melakukan hal yang tidak pernah dilakukan oleh ormas islam manapun. Masyumi sanggup membangun jaringan hingga pelosok nusantara dan merekrut milisi perjuangan.

Cikal bakal masyumi berubah menjadi partai politik berawal ketika bertemunya beberapa pemimpin islam di Jakarta pada September 1945. Tokoh yang bertemu diantaranya, KH Wahid Hasyim, Abdul Kahar Muzakar dan Muhammad Roem. Mereka mulai mendiskusikan peran Masyumi untuk negara yang baru saja merdeka. Mereka sepakat untuk membuat masyumi naik level, jadi organisasi partai.

Menyusul ide awal itu, Kongres Umat Islam Indonesia lalu dihelat pada 7-8 November 1945 bertempat di Madrasah Mualimin Muhammadiyah. Kongres dihadiri oleh tokoh islam berbagai elemen dari masa sebelum perang hingga kependudukan jepang.

Tokoh muda islam diantaranya KH Mahmud Ilyas (NU), KH Gaffar Ismail (ayah Taufik Ismail), Saleh Syaibani (PSII), KH Wahib Wahab, KH Saifuddin Zuhri dan KH Munawar Chalil. Hasil keputusan kongres sepakat unruk membentuk majelis syura bagi umat islam Indonesia. Sejak saat itulah nama Masyumi sohor menjadi satu-satunya partai politik islam.

Yang menjadi hal berbeda adalah Masyumi tidak lagi berkelindan dengan bentuknya di masa lampau yang merupakan federasi ormas bentukan Jepang. Memang ada suara peserta kongres yang menolak dengan alasan nama tersebut memiliki kesan warisan Jepang. Tetapi, nama Masyumi tetap diterima (52 banding 50 suara) dengan catatan bukan akronim seperti nama sebelumnya. Nama tersebut disepakati karena sudah terlanjur akrab dikenal oleh umat.

Parpol Islam Masyumi lalu berkembang menjadi wadah umat islam tanah air. Keanggotannya pun meluas dan berkembang. Yang semula dominan NU, Muhammadiyah, Persatuan Umat Islam dan Perikatan Umat Islam, kini bergabung Al-Irsyad, Al-jamiatul Wasliyah, Al-Ittihadiyah, (Sumatera Utara), Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA), Nahdhlatul Wathan (Lombok), Mathlaul Anwar (Banten) dan ormas islam lainnya. Makin besar jejaring keanggotaan ini menguntungkan bagi Masyumi karena tersebar tidak hanya di Jawa.

Ghirah persatuan islam termanifestasi pula dalam struktur kepengurusan Masyumi. Ketuanya dipegang oleh KH Hasyim Asyari (NU). Ketua Muda I dipegang Ki Bagus Hadikusumo (Muhammadiyah) sedangkan Ketua Muda II dijabat oleh KH Wahid Hasyim. Sementara itu Ketua Muda III dijabat Kasman Singodimejo.

Di sisi lain, majelis syuro Masyumi beranggotakan tokoh besar pemersatu ukhuwah islam. Yaitu, Haji Agus Salim, KH Abdul Wahab dan Syaikh Djamil Djambek. Majelis syuro bertugas sebagai dewan pertimbangan dan fatwa bagi pimpinan partai.

Komposisi pengurus Partai Masyumi mencerminkan bawah Indonesia pernah punya satu wadah bersatunya keragaman elemen islam. Satu hal yang menggembirakan karena partai politik ini berhasil diupayakan setelah sebelumnya umat islam tengah dilanda konflik dan perpecahan karena berbagai perbedaan.

Contohkan Kabinet Zaken

Para tokoh Partai Masyumi nantinya menjadi tokoh-tokoh yang membangun Republik Indonesia. Anggota masyumi antara lain Muhammad Natsir dan Burhanudiin Harahap pernah menjabat sebagai Perdana Menteri pada saat periode demokrasi liberal diterapkan Indonesia.

Presiden Soekarno pernah memberikan tanggung jawab pembentukan kabinet pemerintahan kepada Muhammad Natsir. Soekarno yang menggunakan hak prerogatifnya pada 21 Agustus 1950 menunjuk Natsir sebagai formatur.

Tugas ini dirasakannya sangat berat. Pasalnya hubungan Masyumi dengan kekuatan parlemen terbesar kedua, PNI mulai menunjukkan aroma permusuhan. PNI tidak terima karena hanya mendapat posisi menteri urusan luar negeri, menteri pekerjaan umum, menteri informasi dan menteri perburuhan. Padahal PNI saat mengenginkan posisi menteri dalam negeri dan menteri pendidikan dengan motif partainya punya kuasa menunjuk kepala daerah dan bisa membendung pendidikan islam di tanah air.

Karena konflik di parlemen tersebut sempat Natsir menghadap presiden lagi untuk mundur sebagai formatur kabinet. Namun permintaan itu ditolak oleh Soekarno dan menginstruksikan untuk membentuk kabinet yan tidak memiliki banyak kepentingan parpol.

Natsir yang mantap dengan arahan presiden itu semakin banyak menempatkan para profesional non parpol. Beberapa nama tersebut diantaranya Hamengkubuwana IX, Assaat, Abdul Halim, dan Bahder Djohan. Tidak dilibatkannya PNI dalam kabinet terhitung sangat berani. Kabinet zaken Natsir pun terbentuk pada 6 September 1950.

Keluarnya NU dan Pembubaran Masyumi

NU yang merupakan elemen pioner dan pemersatu dalam tubuh Masyumi nyatanya memilih keluar dari Masyumi pada 5 April 1952 berdasarkan surat keputusan PBNU. Faktor pergesekan politik tokoh intelektual Masyumi yan ingin melokalisir kiai NU hanya pada urusan agama saja membuat NU tak sepaham lagi dengan Masyumi.

Di tahun-tahun  itu juga hubungan Muhammadiyah-Masyumi juga mengalami fase pasang surut. Hingga pada Pemilu Pertama Indonesia Tahun 1955, secara politis hubungan Masyumi dengan muhammadiyah merenggang. Puncaknya Muhammadiyah keluar dari Masyumi menjelang pembubarannya di tahun 1960.

Masyumi sendiri pada Pemilu 1955 duduk di posisi kedua setelah PNI. Posisi ketiga ditempati Partai Nahdlatul Ulama, empat Partai Komunis Indonesia dan lima Partai Syarikat Islam Indonesia.

Masyumi mulai memasuki usia senja pada saat bergaungnya pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesai (PRRI) yang dideklarasikan di Sumatera Barat pada 15 Februari 1958. Menyusul kemudian Sulawesi Utara dan Tengah membentuk Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta). Pemeberontakan ini dipicu oleh kemarahan daerah yang merasa kebijakan pembangunan hanya tersentralisasi di pusat. Sebagian tokoh Masyumi seperti Syafrudin Prawiranegara dan Mr Assaat mendukung gerakan revolusi ini.

Pemberontakan itu gagal setelah operasi militer berhasil menumpasnya. Presiden Soekarno meminta pengurus Masyumi untuk mengutuk secara resmi anggotanya yang terlibat PRRI-Permesta. Menanggapi permintaan itu Masyumi menolak keras dengan alasan, tanpa mengutuk pun nasibnya bakal sama seperti PSI yang juga dibubarkan meskipun telah memecat Soemitro Djojohadikusumo (Ayah Prabowo Subianto).

Pada 13 September 1960 PP Masyumi menyatakan bahwa Partai Masyumi dibubarkan. Keputusan itu diambil usai petinggi partai bermusyawarah menyusul Kepres No 200/1960 yang dibuat Soekarno untuk membubarkan Masyumi. Kepres itu diterima Masyumi pada 17 Agustus 1960. Buntut dari pembubaran Masyumi, Syafrudin dan Natsir dipenjara setelah dituding terlibat PRRI dan DI/TII.

Usai kejatuhan Presiden Soekarno dan orde lama ada upaya untuk menghidupkan ulang Masyumi. Namun pemerintah orde baru melarangnya dengan alasan khawatir apa yang terjadi akan terulang. Masyumi kembali muncul ke permukaan usai orba tumbang dengan hadirnya Partai Bulan Bintang. Namun PBB tidak pernah mengulang kejayaan Masyumi di masa lampau.

Jika ada statemen bahwa negara ini berhutang pada Masyumi maka pendapat itu tidak sepenuhnya salah. Sebab mengaca dari sejarah, pembubaran ormas oleh pemerintah pusat rupanya tidak pernah diimbangi dengan ruang dialog bagi ormas yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. Padahal bisa jadi sikap bertetangan itu muncul dari rasa kekecewaan pada pemerintah pusat.

(K for Gaekon)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here