Mekanisme Diragukan, Pemerintah Tak Larang Mudik Tapi Wajib Isolasi Mandiri

0

Jakarta – Kebijakan pemerintah tak salah bila disebut ambigu. Bagaimana tidak, di satu sisi pemerintah membolehkan warga dari zona merah mudik tapi wajib isolasi diri selama 14 hari. Namun, pemerintah tak mengatur mekanisme teknis pengawasan isolasi mandiri tersebut.

Sikap pemerintah pada pemudik itu dinyatakan oleh Jubir Presiden Joko Widodo, Fadjroel Rachman. Dia mengatakan masyarakat tidak dilarang untuk pulang kampung pada libur Hari Raya Idul Fitri 2020. Sebagai konsekuensi mereka wajib karantina mandiri selama dua minggu.

Menanggapi sikap pemerintah itu Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyatakan keresahannya. Pasalnya ada lansia yang positif corona di Jabar yang tertular karena anaknya mudik dari Jakarta.

Pakar transportasi UGM, Prof. Ahmad Munawar mengemukakan pendapat tentang polemik mudik yang berkembang di tengah masyarakat. Menurutnya pemerintah harus mengambil tindakan tegas untuk melarang pemudik pulang kampung pada Idul Fitri.

Dia meminta pemerintah memberi tindakan tegas bagi mereka yang nekat mudik. Pemerintah bisa menghentikan sementara operasional angkutan umum seperti pesawat, kereta api, dan bus antar kota.

Lebih jauh, pemerintah bisa menutup akses jalan arteri dan tol. “Meski mereka menggunakan kendaraan pribadi, penyebaran bisa saja terjadi di rest area,” ujar Munawar kepada GAEKON.

Dia menyoroti imbauan isolasi mandiri selama 14 hari. Menurutnya hal itu tak akan berjalan lancar. Sebab, jumlah pemudik mencapai jutaan orang.

Kelonggaran itu malah bikin pemerintah daerah kelabakan. Pemda harus mempersiapkan fasilitas dan prosedur dalam menangani pemudik yang pulang kampung.

“Hal ini justru akan memberatkan mereka. Jika mereka tidak siap justru akan membuat pandemi tersebut makin tersebar,” jelas Munawar.

Dia lalu meminta pemerintah untuk mempertimbangan secara serius soal nyawa rakyat ketimbang masalah ekonomi. Menurutnya, penurunan ekonomi memang tak bisa dihindari di tengah pandemi seperti sekarang. Namun, itu dinilai tidak lebih penting dibanding nyawa rakyat.

“Presiden Ghana, Nana Akufo Addo, ketika menerapkan Lockdown di negaranya menyampaikan sebuah pidato bahwa ekonomi bisa diperbaiki kembali, tapi rakyat yang meninggal tidak bisa dihidupkan kembali,” tandas Munawar.

K For GAEKON