Menaker Minta Kepala Daerah Pastikan Perusahaan Bayar THR Pekerja Sesuai Perundang-Undangan

0

Menaker Minta Kepala Daerah Pastikan Perusahaan Bayar THR Pekerja Sesuai Perundang-UndanganGaekon.com – Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker Ida Fauziyah meminta kepada para kepala daerah untuk memastikan perusahaan membayar Tunjangan Hari Raya (THR) 2021 kepada pekerja sesuai peraturan perundang-undangan.

Seperti yang dilansir GAEKON dari Tempo, Ida Fauziyah telah mengeluarkan edaran THR 2021 yang mewajibkan perusahaan membayarnya meski diberi dispensasi pembayaran paling lambat sehari sebelum hari raya Idul Fitri.

Menaker memastikan hal itu sudah tertuang dalam Surat Edaran Menaker RI Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2021 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Pemberian tunjangan tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi pekerja/buruh di perusahaan. Berikut ketentuannya:

  1. Penerima THR

THR keagamaan diberikan kepada pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus atau lebih.

  1. Besaran THR

Besaran THR untuk para pekerja berbeda-beda. Bagi pekerja yang memiliki masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih mendapatkan THR sebesar satu bulan upah.

Adapun pekerja yang telah memiliki masa kerja satu bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan, THR dibayarkan secara proporsional dengan perhitungan masa kerja dibagi 12 dikali satu bulan upah.

  1. Waktu Pembayaran THR

THR wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.

  1. Keringanan Bagi Perusahaan Terdampak Covid-19

Bagi perusahaan yang masih terdampak pandemi Covid-19 dan tidak mampu memberikan THR sesuai waktu yang ditentukan, Ida Fauziyah mewajibkan bagi pengusaha yang tidak mampu membayar THR agar melakukan dialog dengan pekerja atau buruh untuk mencapai kesepakatan.

Hasil kesepakatan itu sendiri harus dilaporkan kepada Dinas Ketenagakerjaan di daerah masing-masing. Ida memastikan bahwa kesepakatan antara perusahaan dan buruh itu tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayarkan THR 2021.

  1. Kepastian Hukum THR 2021

Para kepala daerah diminta untuk menegakkan hukum sesuai kewenangan dengan memperhatikan rekomendasi hasil pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum dan mengantisipasi timbulnya keluhan.

D For GAEKON