Jakarta – Menkopolhukam Mahfud MD mengklarifikasi pernyataannya yang terlanjur heboh di publik terkait sebutan sampah atas dokumen korban dan tapol Papua saat operasi militer di Nduga. Dokumen itu diberikan pengacara HAM Veronica Koman kepada Presiden Jokowi di Canberra Australia beberapa waktu lalu.

Mahfud mengungkapkan apa yang muncul di pemberitaan atas kalimatnya itu sebagai kejadian salah tafsir. Sebab, kata sampah yang dia ucapkan bukan ditujukan untuk konteks data dan laporan tersebut. Namun, kata sampah itu menanggapi pernyataan Veronica Koman yang menyerahkan data itu langsung ke Jokowi.

“Karena Veronica itu waktu di Australia tidak bertemu presiden, tidak menyerahkan surat kepada Presiden. Tanya aja sama dia kalau ada yang infokan, itu sampah. Bahwa ada surat-surat masuk, diserahkan oleh orang kepada presiden itu bukan sampah,” kata Mahfud di Gedung Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis 13 Februari 2020.

Dia sama sekali tidak bermaksud mengatakan bahwa dokumen itu adalah sampah. Dia mengatakan bahwa saat ini surat maupun data yang diterima Jokowi di Canberra sudah ditampung oleh ajudan presiden.

“Itu ditampung oleh presiden tapi tidak dibaca di situ. Itu kan orang rebutan menyerahkan map surat, ada menyerahkan foto bersama presiden yang dulu. Ada yang mau salaman. Kalau itu dicatat seperti biasa, tidak dibuka di situ nih surat, serahkan ke ajudan. Tampung kan. Ajudan tampung,” kata dia.

Sebelumnya, Mahfud menyampaikan belum tentu presiden langsung menerima surat yang diberikan oleh Veronica Koman. Hal itu dia lontarkan untuk menanggapi klaim Veronica bahwa surat berisi nama-nama tahanan politik Papua sudah ia berikan pada Jokowi.

“Belum dibuka kali suratnya, kan ada dari orang banyak. Rakyat biasa juga suka kirim ke presiden. Kalau memang ada, sampah sajalah itu,” ujar Mahfud di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Selasa 11 Februari 2020.

Pernyataan Mahfud itu langsung mendapat komentar kekecewaan dari berbagai pihak. Mestinya pelayan publik tidak gegabah dan lebih memperhatikan kepentingan rakyat.

Masa data orang meninggal diperlakukan seperti itu, sampah, artinya akan dibuang,” Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati.

Terpisah, Veronica membantah tudingan Mahfud MD jika dirinya yang mengklaim menyerahkan langsung dokumen itu kepada Jokowi. Saat dihubungi GAEKON dia tidak pernah menyebut sebagai pemberi dokumen itu secara langsung.

Veronica hanya bilang Jokowi menerima langsung dokumen itu dari salah seorang dari pihaknya. “Yang menyerahkan bahkan sempat selfie dengan Pak Jokowi, malah Pak Jokowi yang pegang HP-nya. Cuma kan kami tidak mau fokus di masalah gimik, kami mau fokus di substansi yaitu soal data para korban ini,” kata Veronica.

Baca juga : Data Korban Dianggap Sampah, Pengacara Tapol Papua Minta Jokowi Pecat Mahfud

K For GAEKON

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here