Menpora Turun Tangan Soal Penolakan Jatim Jadi Tuan Rumah Pendamping PON

0

Menpora Zainudin Amali akan terbang ke Papua untuk membahas hal mengenai polemik Provinsi Papua yang kabarnya keberatan bila Jawa Timur jadi tuan rumah pendamping PON 2020. Pekan Olahraga Nasional (PON) Papua akan digelar pada 20 Oktober-2 November 2020. Multiajang olahraga itu akan mempertandingkan 37 cabor dari 47 cabor yang sudah ditetapkan. Pemangkasan 10 cabor itu ternyata menjadi polemik karena sejumlah pengurus besar/pusat cabang sudah menggelar Kualifikasi PON.

Ketua DPD RI, La Nyalla Mattalitti, telah mengirimkan surat kepada Presiden RI Joko Widodo pada 16 Januari 2020 untuk meminta agar cabor yang dicoret tetap dipertandingkan di luar provinsi Papua. Medali yang diperebutkan juga diperhitungkan masuk dalam klasemen. Usulan ini direspon positif oleh Pemerintah dan KONI pusat. Salah satunya dengan merubah Peraturan Pemerintah No.17 tahun 2007 pasal 12 ayat 3, yang berisi perihal Menteri menetapkan satu atau lebih pemerintah provinsi sebagai tuan rumah pelaksana PON.

Pasca dilakukan perubahan, muncul persoalan baru dari Papua. Mereka menolak penunjukan Jawa Timur menjadi tuan rumah 10 cabor yang dicoret melalui surat Gubernur Papua Lukas Enembe yang dikirim ke Presiden RI pada 4 Februari lalu. “Kami provinsi Papua tidak setuju atau menolak 10 cabor dipertandingkan di provinsi Jawa Timur,” tulis surat tersebut.

Menanggapi hal ini, Menpora Zainudin Amali tak tinggal diam. Dia ingin memastikan langsung kebenarannya. “Saya sudah tahu (soal surat tersebut) dari teman melalui Whatsapp. Saya akan datang ke Papua bersama Ketua Umum KONI Pusat (Marciano Norman) untuk bertemu langsung PB PON sekaligus memantau langsung persiapan di sana,” kata Amali dalam pesan singkatnya kepada GAEKON, Senin (10/2). “Nanti saya akan komunikasi lagi dengan KONI dan PB PON (terkait surat itu),” dia menambahkan.

Sementara itu, Abdul Fikri Faqih, Wakil Ketua Komisi X DPR RI mendesak pemerintah pusat agar membantu percepatan persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional XX di Papua yang akan digelar Oktober – November mendatang. Ada sejumlah pekerjaan yang perlu diselesaikan dalam waktu yang sempit ini.

“Sehingga kami di Komisi X menginisiasi rapat gabungan dengan Komisi I, II, III bersama mitranya masing-masing di bidang keamanan, pemerintahan daerah dan hukum,” ujar Fikri saat dihubungi,GAEKON Rabu (5/2). Fikri mengatakan, pekerjaan tersebut bukan hanya sekedar venue tetapi juga sejumlah hal lain seperti keamanan, pelaksanaan Pilkada, anggaran hingga cabang olahraga yang dipertandingkan. Yang disorot adalah venue yang baru 1 selesai dari 9 venue yang dibangun dengan APBN yaitu Balai Diklat Penerbangan, salah satu instansi di bawah Kementerian Perhubungan. “Delapan venue masih tahap pengerjaan,” tambah dia.

Selain venue, pekerjaan rumah terkait PON Papua 2020 adalah soal akomodasi peserta. Total jumlah atlet yang ikut serta dari 37 cabang olahraga adalah 6.442 atlet. Ditambah dengan ofisial dan panitia lainnya terdapat total 22.235 peserta. “Bila berkumpul dalam satu acara, seperti opening ceremony, dipastikan ada yang tidak kebagian kamar hotel,” urai Fikri.

Opening ceremony diagendakan untuk digelar di Stadion Utama Papua Bangkit, 18 km dari pusat kota Jayapura. Ketersediaan kamar hotel menurut data Pemprov Papua hanya terdapat 2.800-an kamar hotel di seluruh Kab. Jayapura dan Kota Jayapura. “Skenario untuk menampung 22 ribu peserta dengan akomodasi hanya 2.800 kamar itu harus diantisipasi,” kata Fikri.

W For GAEKON