Jakarta – Banyak upaya untuk menguji materi Revisi UU KPK yang telah disahkan. Namun semuanya berujung kegagalan. Direktur Eksekutif Kode Inisiatif Veri junaidi menilai MK membebani pemohon untuk menghadirkan bukti.

Hal itu tampak pada 48 permohonan uji materi yang diajukan. Dalam jumlah itu teramsuk uji mater UU KPK terbaru. MK sudah dua kali menolak uji materi UU KPK meskipun saat ini gugatan dari pihak lain masih berjalan.

“MK bukan mahkamah prosedural, MK bukan mahkamah kalkulator. Sudah lama saya mengatakan bahwa MK itu lepas dari prosedur-prosedur administratif yang kemudian menjadi pertanyaan itu,” kata Veri dalam diskusi ‘Menakar Peluang Pengujian Formil Revisi UU KPK di Mahkamah Konstitusi’, Tebet, Kamis 13 Februari 2020.

“MK harus kembali bahwa MK itu menilai secara konstitusionalitas bagaimana pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan itu benar atau tidak. Secara konstitusionalitas, bukan secara prosedur,” ungkapnya.

MK hanya menyoroti masalah prosedural. Seperti, apakah sidang paripurna DPR kuorum atau tidak, UU KPK sudah ada surpres atau tidak, an dalam proses pembahasan UU turut mengadakan rapat dengar pendapat umum (RDPU) atau tidak.

“Itu bagian kecil dari pembuktian uji formil. MK hadir untuk membuktikan nilai-nilai secara konstitusionalitas apakah sebuah regulasi itu benar dibentuknya dan benar substansinya,” jelasnya.

Veri juga ketus terahadap MK yang membebankan segala pembuktian hukum kepada pemohon. Hal itu tidak tepat menurutnya, sebab rakyat hanya mengantongi kedaulatan. Sedangkan akses bukti ada di ranah DPR dan Pemerintah yang sangat susah menembus celah mereka.

“Lho gimana mau membuktikan? Semua proses ada di sana [dewan dan pemerintah]. Logika kita mengatakan justru dengan publik menggugat, menguji sebuah UU, artinya ada proses prosedur yang salah. Salah satunya adalah ketertutupan,” tuturnya.

Terpisah Mantan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menuding DPR tidak jujur dalam sidang uji materi UU KPK. Contohnya klaim Kuasa Hukum DPR Arteria Dahlan pada sidang uji formil di MK. Arteria menyebut DPR sudah berkonsultasi dengan KPK dalam pembahasan RUU KPK. Padahal nyatanya belum pernah sama sekali.

“Yang paling saya tidak suka lagi bahwa mereka mengatakan sudah melakukan konsultasi dengan KPK. Ah, itu kekurang-ajaran berikutnya,” ketusnya.

Laode juga bercerita ada seorang anggota Komisi II DPR yang meminta bertemu empat mata dengannya terkait RUU KPK. Namun permintaan itu ia tolak karena tidak etis sebagai pimpinan KPK.

Dalam persidangan uji materi UU KPK yang dimohonkan lima mantan komisioner KPK dan 9 pemohon lainnya, Hakim Konstitusi MK Saldi Isra meminta para pemohon untuk menyusun konstruksi proses perundangan yang ideal lantas dibandingkan dengan penyusunan UU KPK.

Selain itu, ia meminta pemohon mencantumkan argumentasi mengenai alasan hakim perlu melakukan provisi berupa penundaan pemberlakuan UU KPK. Selanjutnya, MK meminta kuasa hukum memasukkan usulan tawaran solusi apabila uji formil ini dikabulkan.

“Karena mahkamah selama ini hampir tidak mau mengabulkan permohonan kalau terimplikasi terjadinya kekosongan hukum,” tutur Saldi.

Selain itu, Hakim MK Arief Hidayat meminta kelengkapan bukti yang disertakan dalam permohonan. Sementara, pihak pemohon kesulitan mengakses data yang bisa jadi bukti, misalnya risalah rapat Badan Legislasi DPR soal RUU KPK, karena ketertutupan pihak dewan.

Sejauh ini, MK sudah menolak dua gugatan uji materi UU KPK. Pertama, uji materi yang dimohonkan dua orang advokat bernama Martinus Butarbutar dan Risof Mario, dan uji materi yang digugat oleh para mahasiswa sejumlah universitas.

Mahkamah menolak permohonan-permohonan itu karena salah obyek (error in objecto) dan tak berkorelasi. Namun, sejauh ini masih ada gugatan yang dimohonkan sejumlah eks pimpinan KPK dan tokoh antikorupsi.

Baca juga : Wapres Minta Sahkan RUU Cipta Kerja Lebih Cepat Dari RUU KPK

K For GAEKON

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here