Mobil Dinas KPK Tanda Citra Kesederhanaan Mulai Runtuh

0

Gaekon.com – Dibawah pimpinan Firli Bahuri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jilid mengajukan anggaran pembelian mobil dinas kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Mobil dinas untuk ketua yakni Firli sendiri, senilai Rp1,45 miliar, sedangkan untuk wakil ketua masing-masing Rp1 miliar hingga untuk dewan pengawas serta pejabat eselon 1 Rp702 juta.

Nilai dan spesifikasi mobil untuk pimpinan KPK sekelas kendaraan baru para menteri dan pimpinan MPR serta DPR. Pada tahun lalu, Kementerian Sekretariat Negara membagikan setidaknya 101 unit Toyota Crown 2.5 HV G-Executive, sedan premium terbaru buatan Jepang. Menurut pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri membuka kemungkinan anggaran untuk itu lebih kecil.

“Masih dalam pembahasan terutama terkait detail rincian pagu anggaran untuk masing-masing unit,” kata Ali.

Menurut informasi yang dilansir dari Tirto.id, pihak KPK berdalih sejak berdiri pada 2003, para pejabatnya hanya menggunakan kendaraan pribadi. Selama empat periode, KPK memang tak mengenal mobil dinas untuk para pimpinan. Tawaran mobil dinas sebenarnya sudah muncul sejak jilid I, namun ditolak dan berlaku hingga jilid IV.

Justru pada era kepemimpinan Firli, ketika usia KPK sudah telah beranjak 16 tahun, malah mengusulkan mobil dinas secara terang-terangan. Diklaim, dengan adanya mobil dinas tersebut nantinya bakal menunjang kinerja pemberantasan korupsi, alasan yang tak menghindarkan mereka dari kritik.

Sementara itu, Pimpinan KPK jilid IV, Saut Situmorang, menyarankan agar Firli memakai uang tunjangan transportasi untuk kredit mobil baru saja. Apalagi gaji yang diterimanya cukup besar. Gaji Firli totalnya Rp123,9 juta per bulan, termasuk tunjangan transportasi Rp29,5 juta.

Menurut dari pengalamannya, mobil dinas pimpinan cukup Toyota Kijang Innova. Apalagi tak ada relevansi jenis mobil dengan pemberantasan korupsi.

“Tunjangan transportasi [pimpinan KPK] jilid I sampai IV itu lebih dari cukup untuk melakukan penindakan dan pencegahan,” ujar Saut, Jumat (16/10/2020).

Kabar soal mobil dinas mewah muncul kepermukaan setelah sebelumnya Firli disanksi ringan akibat melanggar kode etik. Karena menggunakan helikopter pada 20 Juni 2020 dari Palembang ke Baturaja, Dewan Pengawas KPK akhirnya menjatuhkan Firli berupa teguran tertulis. Sanksi tersebut menambah panjang daftar cela Firli di KPK.

Ditambah lagi dalam enam bulan terakhir, KPK ternyata hanya dua kali melakukan operasi tangkap tangan ketika pada periode yang sama tahun-tahun sebelumnya paling sedikit lima kali. Selain itu, pada era Firli juga sebanyak 34 pekerja mengundurkan diri hingga Oktober.

Kabar terbaru juga datang Febri Diansyah, yang jabatan terakhirnya kepala biro hubungan masyarakat. Dirinya mengatakan alasan mundur dirinya dikarenakan lembaga ini telah berubah haluan sejak revisi undang-undang KPK disahkan tahun lalu.

Ditambah dengan pengunduran diri Febri bertepatan dengan isu pengadaan mobil dinas baru. Diketahui juru bicara KPK ini kali terakhir masuk kerja pada hari Jumat kemarin.

Sebelum merebaknya isu mobil dinas, KPK juga disorot mengenai usulan kenaikan gaji para komisioner. Gaji total Firli diusulkan naik menjadi Rp300 juta namun tak ada kabar pembahasan setelah diprotes, lantaran kondisi negara saat ini tengah dilanda wabah Corona

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengkritik dengan nada serupa. Menurutnya keinginan memiliki mobil dinas di tengah pandemi menebalkan citra tak berempatinya pimpinan saat ini.

“Pimpinan KPK dan seluruh jajarannya harus berempati pada kondisi bangsa yang orang miskinnya masih mencapai 20 jutaan dan penambahan kemiskinan baru akibat COVID-19–yang menurut BPS–sebanyak 26,42 juta, sehingga kurang pantas untuk meminta fasilitas negara di saat masyarakat masih prihatin seperti sekarang,” kata Laode.

Dirinya lalu mengingatkan jika hal ini nantinya terealisasi, maka nilai-nilai independensi dan kesederhanaan pejabat KPK akan luntur. Sedangkan menurut peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menyebut seorang pimpinan KPK tak etis dan serakah. Sampai sekarang, belum ada pernyataan dari pimpinan KPK yang mengarah ke pembatalan rencana. Justru penolakan muncul dari Dewan Pengawas KPK, yang mengaku tak pernah ikut pembahasan.

“Dewas tak pernah ikut pembahasan dan menolak mobil dinas,” begitu pernyataan menolak dari anggota Syamsuddin Haris dan Albertina Ho serta ketua Tumpak Hatorangan Panggabean seperti yang dikutip dari Tirto.id.

Z For GAEKON