Perluasan Fungsi, NIK Di KTP Akan Jadi NPWP, Permudah Pembayaran Pajak Hingga Bansos

0

Perluasan Fungsi, NIK Di KTP Akan Jadi NPWP, Permudah Pembayaran Pajak Hingga BansosGaekon.com – Nomor Induk Kependudukan (NIK) di dalam KTP akan menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk wajib pajak pribadi. Hal ini secara tidak langsung akan memudahkan dalam pembayaran pajak.

Seperti yang dilansir GAEKON dari Kumparan, perluasan fungsi NIK ini menjadi salah satu poin penting dalam RUU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau RUU KUP yang kemudian berubah menjadi RUU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP).

Direktur Riset CORE Indonesia, Piter Abdullah, menyambut baik upaya pemerintah tersebut. Pihaknya mengatakan bahwa tak hanya memudahkan dalam pembayaran pajak, namun juga bisa untuk keperluan lainnya.

Keperluan lain yang dimaksud seperti salah satu contohnya verifikasi data penerima bansos. Sehingga, pemerintah dapat memastikan bahwa penerima bansos tersebut benar-benar dari kelompok masyarakat bawah.

“Bagus sekali, bahkan diharapkan sebenarnya kita menuju ke single identification number, satu nomor untuk semua. Sehingga memudahkan pendataan untuk berbagai hal. Tidak hanya mengenai pajak tetapi juga untuk penyaluran bantuan sosial misalnya,” kata Piter.

Proses itu terbilang tidak mudah, Piter mengatakan harus ada sinergi yang baik dalam mewujudkannya seperti dari Ditjen Pajak dengan Ditjen Dukcapil dan yang lainnya.

“Tetapi sebagai langkah awal integrasi NIK dengan NPWP menurut saya merupakan hal yang sangat bagus,” ujar Piter.

Piter berharap pembahasan RUU HPP bisa segera dilakukan. Sehingga upaya memaksimalkan layanan itu bisa segera terlaksana dengan baik.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menganggap langkah perluasan NIK di dalam KTP menjadi NPWP untuk wajib pajak pribadi itu akan memperkuat reformasi administrasi perpajakan yang saat ini dilakukan pemerintah.

Dalam ayat 1 Pasal 2 Bab II RUU HPP tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dijelaskan setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan NPWP.

“Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia menggunakan nomor induk kependudukan,” demikian bunyi Pasal 2 ayat (1a).

RUU HPP menurut Sri Mulyani untuk memperkuat posisi Indonesia dalam kerja sama internasional dan memperkenalkan ketentuan mengenai tarif PPN final.

D For GAEKON