Jakarta – Omnibus law RUU Cipta Kerja bakal jadi pil pahit buat para buruh. Sebab, UU yang diprakarsai Presiden Joko Widodo itu bakal menghapus aturan upah yang diterima pekerja bila berhalangan tidak masuk kerja. Draf RUU Cipta Kerja sudah diserahkan kepada DPR Rabu 12 Februari 2020.

Dalam draf yang didapat GAEKON tersebut, buruh yang tidak masuk kerja karena berhalangan, melakukan pekerjaan lain di luar pekerjaannya dan telah mendapatkan persetujuan pengusaha atau karena menjalankan hal waktu istirahat atau cuti memang masih diberi hak untuk mendapatkan upah dari pengusaha. Namun, besaran upah itu tidak disebut di dalamnya, melainkan akan diatur lewat peraturan pemerintah.

Hal itu sangat berbeda dibanding UU Ketenagakerjaan yang berlaku saat ini. UU itu menyebut bila pekerja berhalangan sehingga tidak bisa bekerja mereka akan tetap mendapatkan upah.

Bagi yang berhalangan karena sakit upah terbagi dalam beberapa besaran. Untuk empat bulan pertama, bayaran yang diterima buruh sebesar 100 persen dari upah.

Untuk empat bulan kedua, bayaran sebesar 75 persen dari upah. Untuk empat bulan ketiga, bayaran sebesar 50 persen dari upah.

Bila pekerja tersebut sampai empat bulan ketiga belum juga bisa bekerja, ia masih diberi hak untuk menerima pembayaran sebesar 25 persen dari upah sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan pengusaha.

Untuk pekerja yang tidak masuk karena menikah, menikahkan anaknya, mengkhitankan anaknya, membaptis anaknya, mendampingi istri melahirkan atau mengalami keguguran, mereka bisa mendapatkan upah untuk dua hari.

Dalam draf RUU Cipta Kerja, selain menghapus penyebutan nominal upah pekerja berhalangan, Jokowi juga menghapus peran dewan pengupahan. Nantinya upah minimum diamanahkan Jokowi kepada gubernur. Upah minimum dihitung dengan menjumlahkan upah minimum tahun berjalan dengan hasil kali upah minimum tahun berjalan dengan persentase pertumbuhan ekonomi tahun berjalan.

GAEKON meminta penjelasan dari Sekretaris Menko Perekonomian Susiwijono mengenai kebenaran draf RUU tersebut. Hingga berita ini diturunkan pihaknya belum memberikan respon.

Pemerintah berencana menerbitkan Omnibus Law UU Cipta Kerja. Klaim pemerintah, aturan tersebut diterbitkan untuk memacu investasi. Namun, rencana tersebut mendapatkan tentangan dari buruh. Mereka khawatir keberadaan UU Cipta Kerja tersebut nantinya akan mengganggu hak buruh.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal beberapa waktu lalu mengatakan hak buruh yang berpotensi diganggu melalui penerbitan beleid tersebut adalah pesangon dan upah.

“Pengenalan upah per jam akan mengakibatkan upah minimum bakal terdegradasi bahkan hilang. Buruh akan dihitung per jam dalam jam kerjanya. Kalau dia bekerja dalam satu bukan hanya 2 minggu, maka dapat dipastikan upahnya hanya sepertiga atau paling tinggi setengah dari nilai upah minimum yang berlaku di satu daerah tertentu,” katanya Senin 20 Januari lalu.

K For GAEKON

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here