Kasus OTT Wali Kota Bekasi, 14 Orang Tertangkap, KPK: 5 Masih Saksi

0

Kasus OTT Wali Kota Bekasi, 14 Orang Tertangkap, KPK: 5 Masih SaksiGaekon.com – Sebanyak 5 orang yang ikut tertangkap KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta jual beli jabatan akhirnya dilepaskan oleh KPK.

Melansir dari CNN, kasus tersebut melibatkan Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi. Kelima orang yang dilepas itu antara lain NV, makelar tanah; BK, staf sekaligus ajudan Rahmat Effendi; HR, Kasubag TU Sekretariat Daerah; HD, Direktur PT Kota Bintang Rayatri dan PT Hanaveri Sentosa; dan AM, Staf Dinas Perindustrian.

“Penetapan para pihak yang diamankan sebagai tersangka oleh KPK tersebut tentu karena dari hasil pemeriksaan telah ditemukan adanya dua alat bukti permulaan yang cukup. Sedangkan sisa lainnya sejauh ini statusnya masih sebagai saksi,” ujar Plt. Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri.

KPK Menetapkan 9 Tersangka

Sebelumnya, OTT ini menangkap sebanyak 14 orang yang terdiri dari Wali Kota, ASN Pemerintah Kota Bekasi, dan pihak swasta.

KPK kini menetapkan sembilan orang tersangka. Rinciannya, lima orang diduga sebagai penerima suap dan empat lainnya diduga sebagai pemberi suap.

Tersangka yang diduga menerima suap itu adalah Rahmat Effendi; Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, M. Bunyamin; Lurah Kati Sari, Mulyadi alias Bayong; Camat Jatisampurna, Wahyudin; dan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Bekasi, Jumhana Lutfi.

Sementara 4 tersangka diduga pemberi suap yaitu Direktur PT MAM Energindo, Ali Amril; Lai Bui Min alias Anen, swasta; Direktur PT Kota Bintang Rayatri dan PT Hanaveri Sentosa, Suryadi; dan Camat Rawalumbu, Makhfud Saifudin.

“Sembilan tersangka ditahan mulai tanggal 6 Januari sampai dengan 25 Januari 2021,” kata Ketua KPK, Firli Bahuri.

Rahmat Effendi alias Bang Pepen diduga menerima uang sekitar Rp7,1 miliar. Atas perbuatannya, Rahmat Effendi dkk disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf f serta Pasal 12 B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

D For GAEKON