Pegawai Gaji Rp 16 Juta Per Bulan Bebas Pajak PPh 21

0

Pegawai Gaji Rp 16 Juta Per Bulan Bebas Pajak PPh 21Gaekon.com – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memperpanjang pembebasan pajak PPh 21 untuk pegawai yang bergaji Rp 200 juta per tahun. Jika dikalkulasikan sekitar Rp 16,5 juta per bulan.

Kabar ini tentu menjadi kabar gembira bagi beberapa pegawai yang bergaji hingga Rp 16 juta per bulan. Karena di tengah pandemi Covid-19 ini pengeluaran justru semakin tidak terkendalikan.

“Pemerintah memperpanjang insentif pajak untuk membantu wajib pajak menghadapi dampak pandemi Covid-19 hingga 30 Juni 2021,” isi pernyataan Ditjen Pajak, pada Rabu (3/3).

Seperti yang dilansir GAEKON dari Kumparan, Menurut keterangan resmi Ditjen Pajak, salah satu insentif yang diberikan dalam PMK tersebut adalah berupa pembayaran pajak PPh 21 atau pajak penghasilan pegawai, masih ditanggung pemerintah alias bebas pajak.

“Karyawan yang bekerja pada perusahaan yang bergerak di salah satu dari 1.189 bidang usaha tertentu, perusahaan yang mendapatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), atau perusahaan di kawasan berikat dapat memperoleh insentif pajak penghasilan (PPh) pasal 21 ditanggung pemerintah,” demikian lanjutan isi pernyataan.

Karyawan yang mendapat insentif pembebasan pajak PPh 21, akan mendapatkan penghasilan tambahan dalam bentuk pajak yang tidak dipotong karena atas kewajiban pajaknya ditanggung oleh pemerintah.

Mengacu pada PMK soal pembebasan pajak penghasilan PPh 21 ini, perusahaan yang diberikan insentif tidak memotong pajak penghasilan pegawai adalah jenis usaha dengan kriteria sebagai berikut:

  1. Memiliki kode atau termasuk dalam 1.189 KLU (Klasifikasi Lapangan Usaha) penerima insentif pajak
  2. Perusahaan sudah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor)
  3. Perusahaan telah mendapat izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat (PKB), atau izin Pengusaha Dalam Kawasan Berikat (PDKB)
  4. Pekerja yang bersangkutan telah memiliki NPWP

Kebijakan perpanjangan pembebasan pajak PPh 21 untuk pegawai itu, dituangkan Sri Mulyani dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 9/PMK.03/2021 menggantikan menggantikan PMK-86/PMK.03/2020 jo PMK-110/PMK.03/2020 yang mengatur tentang pemberian insentif pajak hingga 31 Desember 2020.

D For GAEKON