Pegawai KPK Tak Lulus TWK Ditawari Pindah Ke BUMN, Ita Khoiriyah: Penawaran Itu Hanya Untuk Segelintir Pegawai Saja

0

Pegawai KPK Tak Lulus TWK Ditawari Pindah Ke BUMN, Ita Khoiriyah: Penawaran Itu Hanya Untuk Segelintir Pegawai SajaGaekon.com – Sebanyak 75 pegawai KPK yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). 18 diantaranya akan dibina lewat diklat dan lulus untuk menjadi ASN. Sementara sisanya 56 pegawai yang tidak mau dibina akan diberhentikan.

Melansir dari Kumparan, Ada pejabat KPK yang disebut sudah menghubungi beberapa dari 56 pegawai tersebut. Mereka diminta mengundurkan diri sembari ditawari untuk dipindahkan ke BUMN.

Ada formulir kesediaan yang harus diisi oleh pegawai tersebut. Isi formulirnya ditujukan kepada Pimpinan KPK, bahwa memohon Pimpinan KPK berkenan menyalurkan ke tempat lain sesuai pengalaman kerja dan kompetensi.

Namun, sayangnya penawaran itu diduga hanya untuk segelintir pegawai saja. Tidak semua dari 56 pegawai itu ditawari hal yang sama.

Penyidik KPK Novel Baswedan mengaku juga mendengar informasi tersebut. Ia merupakan bagian dari 56 pegawai KPK yang tak lulus TWK.

“Menurut saya itu suatu penghinaan, di KPK adalah upaya untuk berjuang melawan korupsi, tidak hanya untuk bekerja. Ini semakin jelas bahwa ini upaya sistematis untuk membunuh pemberantasan korupsi. Tentu ada kekuatan besar yang ingin menguasai KPK untuk suatu kepentingan yang bukan kepentingan memberantas korupsi,” kata Novel.

Sementara itu pegawai KPK lainnya, Ita Khoiriyah juga mengatakan penawaran itu tak diberikan ke semua pegawai yang tidak lulus TWK.

“Saya dengar begitu. Karena beberapa rekan ada yang bercerita kalau ditawari ‘jalan keluar bersyarat’. Penawaran ini sifatnya tertutup, karena melalui pesan pribadi ke orang per orang di kelompok 57. Tidak dilakukan secara terbuka dengan mekanisme yang bisa dipertanggungjawabkan,” terangnya.

Seperti yang diketahui sebelumnya, nasib ke 75 pegawai KPK yang tak lulus TWK akan diberhentikan pada 1 November 2021.

Sementara itu Presiden Jokowi belum bersikap. Padahal, sudah ada rekomendasi Ombudsman dan Komnas HAM yang meminta hasil TWK dibatalkan. Putusan MK dan MA terkait TWK yang jadi alasan Jokowi belum bersikap pun sudah ada.

D For GAEKON