Pemerintah Akan Terapkan PPKM Selama Libur Nataru, Menko PMK: Semua Disamaratakan Level 3

0

Pemerintah Akan Terapkan PPKM Selama Libur Nataru, Menko PMK: Semua Disamaratakan Level 3Gaekon.com – Pemerintah mengumumkan akan menerapkan kebijakan PPKM level 3 di seluruh wilayah Indonesia selama masa libur hari raya Natal 2021 dan tahun baru 2022.

Melansir dari Detik, hal ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.

“Selama libur Nataru, seluruh Indonesia akan diberlakukan peraturan dan ketentuan PPKM level 3,” terang Muhadjir.

Menurut keterangan Muhadjir, kebijakan tersebut dilakukan untuk memperketat pergerakan orang dan mencegah lonjakan kasus Covid-19.

Nantinya seluruh wilayah di Indonesia, baik yang sudah berstatus PPKM level 1 maupun 2, akan disamaratakan menerapkan aturan PPKM level 3.

Kebijakan PPKM level 3 se-Indonesia selama masa libur hari raya Natal 2021 dan tahun baru 2022 ini akan berlaku selama 10 hari. Hal ini terhitung mulai 24 Desember 2021 sampai 2 Januari 2022. Kebijakan ini akan diterapkan menunggu Instruksi Mendagri (Inmendagri) terbaru.

“Inmendagri ini sebagai pedoman pelaksanaan pengendalian penanganan Covid-19 selama masa libur Natal dan tahun baru yang akan ditetapkan selambat-lambatnya pada 22 November 2021,” ujarnya.

Inmendagri yang berlaku saat ini untuk wilayah Jawa-Bali adalah Inmendagri 60/2021. Kemendagri akan menerbitkan Instruksi Mendagri terbaru untuk penerapan PPKM level 3 se-Indonesia saat Natal dan tahun baru. Peraturan persis pada 24 Desember 2021-2 Januari 2022 tentunya akan mengacu pada Inmendagri baru tersebut.

Berikut daftar beberapa hal yang dilarang saat pemberlakuan PPKM level 3.

  1. Dilarang pesta-kerumunan
    Menko PMK Muhadjir Effendy menjelaskan perayaan pesta kembang api, pawai, arak-arakan yang mengumpulkan kerumunan besar akan sepenuhnya dilarang. Sementara itu, untuk ibadah Natal, kunjungan wisata, pusat perbelanjaan menyesuaikan kebijakan PPKM level 3.
  2. ASN dilarang cuti
    Pemerintah juga telah membuat kebijakan larangan untuk mengambil cuti dengan memanfaatkan momentum hari libur nasional bagi aparatur sipil negara (ASN), TNI-Polri, dan Karyawan Swasta. Serta memperketat penerapan prokes dan 3T (tracing, tracking, treatment), dan mengebut vaksinasi sampai akhir Desember 2021.
  3. Imbauan tidak bepergian
    Sebelumnya, pemerintah sudah menetapkan beberapa kebijakan mengantisipasi libur Nataru. Pemerintah mengimbau masyarakat agar tidak bepergian, tidak pulang kampung dengan tujuan yang tidak primer, serta memperketat aturan perjalanan menggunakan moda transportasi umum minimal harus sudah menerima vaksin dosis pertama.

D For GAEKON