Tak Ikuti Test Doping Plan, Pemerintah Indonesia Ditegur Badan Anti-Doping Dunia, Balap MotoGP Terancam Batal

0

Tak Ikuti Test Doping Plan, Pemerintah Indonesia Ditegur Badan Anti-Doping Dunia, Balap MotoGP Terancam BatalGaekon.com – Badan Anti-Doping Dunia (WADA) menegur pemerintah Indonesia karena dianggap tidak patuh pada penegakan anti-doping dalam kegiatan olahraga.

Hal ini secara tidak langsung membuat Balap MotoGP di Mandalika International Street Circuit terancam batal.

Seperti yang dilansir GAEKON dari Tempo, Teguran ini diakibatkan karena pemerintah tidak mengikuti Test Doping Plan (TDP) yang dibuat pada 2020.

Akibatnya, Indonesia dinyatakan tidak memenuhi syarat menjadi tuan rumah ada kejuaraan olahraga tingkat regional, kontinental, dan dunia, selama masa penangguhan.

Tak hanya itu, atlet-atlet Indonesia juga tidak bisa mengibarkan bendera Merah Putih di berbagai ajang olahraga selain di Olimpiade.

Dua kegiatan olahraga internasional yang kemungkinan terdampak teguran anti-doping ini adalah World Superbike (WSBK) dan MotoGP yang rencananya akan digelar di Sirkuit Mandalika, Lombok.

Rencananya, WorldSBK akan digelar pada 19 hingga 21 November 2021. Sementara untuk gelaran balap MotoGP dijadwalkan berlangsung pada 18 hingga 20 Maret 2022.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Republik Indonesia, Zainudin Amali menanggapi hal ini. Pihaknya mengatakan bahwa pada September lalu, WADA mengeluarkan surat teguran, namun respon dari LADI dianggap belum memadai. Sehingga WADA mengirimkan kembali surat teguran pada 7 Oktober 2021.

Kemenpora saat ini telah melakukan koordinasi dengan Lembaga Anti-Doping Indonesia (LADI) untuk memberikan klarifikasi bahwa pada 2020, LADI tidak dapat mengirimkan jumlah sample sesuai dengan TDP karena olahraga terhenti akibat pandemi Covid-19.

“Ini yang menyebabkan berkurangnya jumlah sample yang dikirim ke Lab anti-doping di Qatar. Sedangkan untuk tahun 2021 masih akan diharapkan dari sample yang diambil saat PON XX Papua. Ini lebih pada pengiriman sample. Karena pengiriman sample kita memang merencanakan akan memberikan sample pada tahun 2020,” kata Amali.

Menurut politisi Partai Golkar ini, setiap tahun LADI memang diwajibkan mengirimkan sample tes anti-doping kepada WADA.

Hal ini untuk memastikan bahwa Indonesia sesuai dengan perencanaan standar anti-doping. Namun kondisi pandemi dan adanya pergantian kepengurusan LADI membuat Indonesia tidak bisa memenuhi standar anti-doping yang ditetapkan WADA.

“Saya optimistis kalau ini akan clear setelah kita komunikasikan. Jadi sekarang kita sampaikan LADI dan Pemerintah punya komitmen untuk mematuhi semua rule yang sudah disepakati,” jelasnya.

Hingga saat ini belum ada informasi apakah teguran anti-doping ini dapat berdampak pada pelaksanaan event balap internasional WSBK dan MotoGP di Indonesia.

D For GAEKON