Jakarta – Presiden Jokowi memastikan tidak akan memulangkan 689 WNI eks ISIS kembali ke Indonesia. Atas pertimbangan keamanan, pemerintah menolak kepulangan mereka karena khawatir membuat potensi kerusuhan. Saat ini pemerintah mengklaim mereka tak memiliki kewarganegaraan alias stateless. Namun, kebenaran klaim itu kini dipersoalkan.

Sebelumnya, Kepala Staf Presiden Moeldoko. Ia menyatakan 689 warga eks ISIS tak lagi memiliki kewarganegaraan atau stateless. Alasannya, mereka telah membakar paspor dan tak lagi memiliki keinginan menjadi WNI.

Pencabutan status kewarganegaraan harus memiliki payung hukum. Pengamat Hubungan Internasional Universitas Padjajaran Teuku Rezasyah menyatakan, ratusan eks ISIS yang tersebar di sejumlah wilayah di Turki dan Suriah saat ini masih berstatus WNI.

Hal itu didasari belum ada keputusan hukum yang sah yang membuat mereka stateless. Menurutnya, selama ini klaim pemerintah yang menyatakan mereka stateless tidaklah sah. Sebab keputusan itu harus dibuat berdasar keputusan dengan DPR, bukan hanya pihak pemerintah saja.

“Sebelum dinyatakan stateless harus melalui persetujuan DPR. Harus ada keputusan hukumnya, harus ada berkasnya, kalau perlu dibuat Keppres tersendiri,” ujar Rezasyah saat dihubungi GAEKON Kamis 13 Februari 2020.

Rezasyah menegaskan pernyataan stateless juga tidak bisa serta merta disandang mereka hanya berdasar dari video-video pembakaran paspor atau bukti lain yang tidak pemerintah buktikan secara langsung. Pemerintah harus datang langsung mealukan validasi dengan cara wawancara langsung kepada yang bersangkutan.

Untuk saat ini, dia menyebut status yang tepat disandangkan ke WNI eks ISIS adalah asylum seeker atau sejenis pencari suaka yang menjadi tanggung jawab UNHCR, badan PBB yang bertanggung jawab untuk urusan pengungsi. Tapi bila ditinjau dari moral, ratusan WNI eks ISIS itu masih jadi tanggung jawab pemerintah RI.

“Di sini dilemanya moral dan konstitusional. Secara konstitusional sampai status mereka jelas, pemerintah masih bertanggung jawab. Paling tidak tahu persis mereka ada di mana,” jelasnya.

Tanggung jawab pemerintah saat ini masih sebatas pengumpulan data. Proses itu memakan waktu 3-4 bulan. “Kalau sekarang kan masih sebatas mendata yang terpapar atau belum. Klasifikasi usia 10 tahun ke bawah. Kemudian yang di atas 12 tahun, 17 tahun, 25 tahun, apa pernah terlibat perang atau tidak. Aktif atau tidak. Maka perlu kerja sama BIN dengan Kemenlu,” paparnya.

Jika memang ada sebagian dari mereka yang lolos screening untuk dipulangkan, pemerintah juga harus melakukan tindak lanjut dengan melakukan deradikalisasi. Padahal proses itu tidak instan. Butuh waktu belasan tahun untuk memastikan deradikalisasi itu berjalan dengan baik. Deradikalisasi bisa dengan cara memilih pulau terisolir.

“Bisa dilakukan deradikalisasi secara bertahap dengan sistematis, dengan pendekatan sosio psikologis. Dilakukan analisa sampai alam bawah sadar. Kalau kita bisa lakukan itu ya bagus,” ucapnya.

“Ini lahan eksperimen yang biasa tapi saya enggak yakin pemerintah berani bersikap seperti itu,” imbuhnya.

Sebagai informasi, kehilangan status kewarganegaraan bagi WNI sejatinya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dalam Pasal 23. Setidaknya pada Pasal 23 ini ada sembilan poin yang menyebabkan seorang WNI berusia 18 tahun ke atas kehilangan status kewarganegaraannya.

Pasal 23 itu menyebutkan WNI kehilangan kewarganegaraannya jika memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri. Seorang juga kehilangan status WNI jika tidak mau melepaskan kewarganegaraan negara lain.

Kemudian seseorang dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonan sendiri, masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden, secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut.

Selanjutnya, ikut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk negara asing, dan mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya.

Terakhir seseorang kehilangan status WNI jika dia menetap atau tinggal di luar Indonesia selama lima tahun secara terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara dan tanpa alasan sah, tak memiliki keinginan untuk tetap menjadi WNI dalam rentang lima tahun ini. Jika pada lima tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan menjadi WNI lagi ke perwakilan Indonesia.

Baca juga : Menkopolhukam: WNI Eks ISIS Lapor Kedutaan Bila Ingin Pulang

K For GAEKON

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here