Datangnya banjir di DKI Jakarta mengakibatkan korban jiwa dan materi. Keadaan ini langsung mendapat sorotan dari pengamat tata kota. Salah satunya Nirwono Jogo dari Universitas Trisakti. Dia menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak serius mengantisipasi banjir tahunan yang langganan melanda ibu kota.

Menurutnya, indikator ketidakseriusan itu bisa dilihat dari progam normalisasi sungai yang tak sesuai target. Proyek normalisasi saat ini sering terkendala masalah pembebasan lahan.

“Pemda DKI tidak siap menghadapi banjir, membuktikan Pemda DKI tidak banyak melakukan antisipasi banjir. Program penataan bantaran kali masih terhenti akibat ketidaksepakatan atau perbedaan konsep penanganan normalisasi atau naturalisasi, serta pembebasan lahan di bantaran kali yang tidak berlanjut,” ungkapnya pada Kamis 2 Januari 2020

Revitalisasi danau, embung dan situ di wilayah Jakarta berjalan sangat lamban. Selain itu, sistem saluran air juga masih buruk. Di samping itu ruang terbuka hijau yang tidak banding dengan kebutuhan kota yang bikin banjir semakin parah.

Banjir awal tahun di Jakarta penyebabnya adalah hujan lebat di Puncak Bogor, hujan lokal di Jakarta sendiri, saluran air yang tidak berfungsi optimal dan resaman air yang sangat minim. Akibatnya luapan air sungai langsung membanjiri pemukiman di daerah bantaran.

Dia menyarankan untuk saat ini yang harus segera dilakukan adalah memperbanyak dan mengoptimalkan tempat evakuasi korban. Tak hanya itu, pemukiman yang terdampak banjir harus segera dievaluasi langsung.

Relokasi besar-besaran harus Pemprov DKI Jakarta lakukan dalam jangka menengah, khususnya pemukiman di bantaran kali. 13 kali yang ada juga harus ditata dan direvitalisai. Selain itu saluran air perlu untuk direhabilitasi. Selain itu, dia menyarankan untuk menambah hingga 30 persen ruang terbuka hijau.

“Percepat penambahan RTH dari luas sekarang 9,98 persen menjadi 30 persen sebagai daerah resapan air kota,” pungkasnya.

K For GAEKON

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here