Pimpinan Ponpes Di Serang Cabuli Santriwati, Komnas Perempuan: Tindak Tegas!

0

Gaekon.com – Pencabulan juga menyasar pondok pesantren (ponpes). Baru-baru ini dikabarkan seorang pimpinan ponpes berbuat cabul kepada sejumlah santriwati. Menanggapi hal itu Komnas Perempuan angkat bicara.

Komnas Perempuan menyayangkan kasus pencabulan oleh pimpinan pondok pesantren (ponpes) di Serang, Banten, kepada santriwatinya. Komnas Perempuan meminta pihak ponpes berani menindak tegas pimpinan mereka itu.

“Kekerasan seksual bisa terjadi di mana saja, termasuk di lembaga agama seperti pesantren, dan pelakunya bisa juga siapa saja, termasuk pimpinan pesantren. Komnas Perempuan menyatakan prihatin dan sedih atas peristiwa ini,” ujar Komisioner Komnas Perempuan, Theresia Iswantini kepada wartawan, Rabu (29/7/2020).

Iswantini menyebut kekerasan seksual di lingkungan pendidikan agama itu berpotensi melunturkan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah keagamaan. Sebab sejatinya, sebut dia, lembaga agama bertugas mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan dan anti kekerasan.

“Pesantren potensial kehilangan kepercayaan dari masyarakat, terutama dalam memberikan kepastian nilai kemanusiaan dan anti kekerasan, yang seharusnya dipromosikan oleh lembaga agama. Oleh karena itu, penting bagi pesantren dan semua lembaga agama apapun untuk berbenah diri, ya, dan berani menindak tegas pelakunya, bahkan jika pelakunya adalah pimpinan agama sekalipun,” kata dia.

Iswantini mendorong agar polisi mengusut tuntas kasus dugaan pelecehan seksual ini. Dia juga meminta komunitas pesantren agar bersuara agar tidak terjadi peristiwa yang sama.

“Dorongan agar polisi mengusut tuntas kasus ini seharusnya tidak dari komunitas pesantren saja, melainkan dari seluruh elemen masyarakat Indonesia, karena mereka adalah anak-anak kita. Bahkan, internal pesantren atau seluruh komunitas pesantren seharusnya bersuara lebih keras dan lantang, serta menyiapkan upaya-upaya pencegahan agar kasus yang sama tidak terulang kembali,” sebut Iswantini.

Selain itu, Iswantini menilai korban juga harus diberi pendampingan secara maksimal. Sehingga, sebut dia, korban bisa pulih dan tidak memiliki beban mental.

“Penting menyusun SOP pencegahan dan penanganan kasus dan memastikan anak-anak pulih baik fisik maupun mental dan tidak menstigma korban,” katanya.

Lebih lanjut, Iswantini menegaskan bahwa setiap lembaga pendidikan agama harus memberikan kepastian aman bagi peserta didiknya. Dia juga meminta peserta didik melaporkan jika terjadi tindakan kekerasan seksual (KS).

“Membangun ruang-ruang aman di area mana pun di pesantren atau di semua lembaga agama manapun itu mutlak, penting, mengingat kasus KS itu kadang sulit diungkap, dan kesannya tersembunyi. Kekhawatiran korban untuk mengungkapkan karena malu atau bingung bagaimana menanganinya, disebabkan karena ketiadaan hukum yang mampu mengayomi mereka dan keluarganya. Karena itu penting bagi parlemen untuk segera mensahkan RUU Penghapusan KS, agar tidak ada lagi anak-anak kita yang mengalami KS,” jelasnya.

Sebelumnya, Dugaan pencabulan oleh pimpinan di pesantren di Serang dilaporkan oleh empat orang tua korban. Ada korban yang masih di bawah umur saat melaporkan kejadian tersebut pada Senin (27/7) lalu. Kasus ini mencuat setelah ada penanganan dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Serang.

“Tahu dari P2TP2A perlindungan anak, di situ ketahuan, saya kaget ada begituan,” kata Nahdurin salah satu orang tua korban kepada wartawan pada waktu itu.

Polres Serang Kota pun telah terduga pencabulan itu. Pelaku inisial JM (52) saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka.

K For GAEKON