Kasus PNS Menteng Terima Bansos, Pemkot Jakpus Mengaku Tak Tahu

0

Kasus PNS Menteng Terima Bansos, Pemkot Jakpus Mengaku Tak TahuGaekon.com – Soal kasus pegawai negeri sipil (PNS) di Menteng yang diduga terima bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Sosial (Kemensos), Pemerintah Kota Jakarta Pusat (Pemkot Jakpus) mengaku tak tahu.

Melansir dari Detik, Wakil Walikota Jakarta Pusat, Irwandi menyebut data penerima bansos berasal dari Kemensos sendiri.

“Saya tidak tahu, Camatku tidak ngerti aku tanya. Camat tidak tahu, Lurah tidak tahu. Itu yang tadi aku tanya Suku Dinas Sosial, katanya, ‘Itu dulu yang terima itu dulu bantuan Covid-19, Pak’,” kata Irwandi.

Irwandi menyebut bantuan Covid-19 memang dulu diberikan kepada semua pihak apapun latar belakangnya.

“Bantuan Covid-19 katanya bisa boleh semua, tetapi ASN (aparatur sipil negara) mana, gitu kan kita tidak tahu siapa namanya. Kan itu dari kementerian datanya,” sambung Irwandi menyampaikan ulang penjelasan pihak Suku Dinas Sosial Pemkot Jakpus.

“Iya kan datanya dari kementerian top down. Nah itu kenapa bisa ASN dikasih, kan dari mana datanya. Kalau itu datanya Sudin Sosial itu, itu kan dulu bantuan Covid-19, Covid-19 itu untuk semua, mau ASN kek, orang mampu kek, orang tidak mampu kek,” tambahnya.

Tak Tahu PNS Menerima Bansos Karena Data Dari Kemensos

Irwandi menegaskan jajarannya tak tahu perihal pembagian bansos ke PNS karena data penerima bansos itu sendiri berasal dari Kemensos. Ia mengaku pernah diminta Sudin Sosial untuk mengawal proses bantuan sosial ke masyarakat. Namun, kata Irwandi, pihaknya tidak tahu status si penerima.

“Cuma waktu ada bantuan sudin sosial minta bantuan kita untuk kawal, namanya pemerintah ya kita kawal dong pemerintah pusat, kita sukseskan dong, masalah itu kebagi untuk ke ASN non ASN, kita tidak tahu,” lanjut Irwandi.

Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini melaporkan adanya 31.624 ASN atau PNS yang terindikasi menerima bansos dari pemerintah. Para PNS yang menerima bansos dari berbagai macam latar belakang profesi. Seperti dosen, tenaga pendidik, tenaga medis, dan lainnya.

Berdasarkan data, para PNS masih ada yang aktif hingga pensiunan. Mereka tersebar di 511 kabupaten dan kota di 34 provinsi di Indonesia. Dari 31.624 PNS, sebanyak 28.965 orang merupakan PNS aktif dan sisanya pensiunan yang sebetulnya tak boleh menerima bansos.

Data yang menguak soal penerima bansos ini merupakan hasil verifikasi data penerima Bansos secara berkala.

D For GAEKON