Polisi Tetapkan 4 Tersangka Kasus Pemalsuan Sarung BHS Di Jatim

0

Polisi Tetapkan 4 Tersangka Kasus Pemalsuan Sarung BHS Di JatimGaekon.com – Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) menetapkan empat orang tersangka dalam kasus pemalsuan sarung merek BHS.

Seperti yang dilansir GAEKON dari Liputan6, Kepala Sub Direktorat (Subdit) Indagsi Direktorat Kriminal Khusus Polda Jatim Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Suryono mengatakan bahwa kini berkas penyidikannya sudah lengkap.

“Kami menetapkan empat orang tersangka. Berkas penyidikannya sudah lengkap atau P21,” kata Suryono.

Empat tersangka itu berasal dari Sumenep. Masing-masing adalah pemilik toko berinisial RK, pengorder sekaligus penyuplai NH, perantara AZ dan pembuat sarung AM.

Para tersangka dijerat Pasal 100, Ayat 2 dan Pasal 102 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Kasus pemalsuan sarung merek BHS ini terungkap setelah mendapat laporan dari pihak produsen PT Behaestex.

Beberapa waktu lalu, setelah berkas perkaranya P21, pihak polisi langsung melimpahkan tahap 2, yaitu barang bukti besertan para tersangkanya, ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep. Hingga kini hanya tiga tersangka yang sudah dilakukan pelimpahan tahap 2 di Kejari Sumenep, yaitu NH, AZ dan AM.

“Sedangkan tersangka RK belum bisa dilimpahkan ke Kejari Sumenep karena kondisinya sakit. Kami sudah cek dengan membawa dokter. Dia hanya bisa terbaring di rumahnya. Usianya sudah 82 tahun,” terangnya.

Sementara itu, Kuasa Hukum PT Behaestex Ma’ruf Syah mengapresiasi penyidik Polda Jatim yang telah merampungkan proses penyidikan hingga berstatus P21.

“Perkara ini berawal dari praktik bisnis pemalsuan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dengan mencantumkan logo BHS di setiap sarung yang didistribusikan di wilayah Sumenep Madura. Kami kemudian melaporkan ke Polda Jatim dengan Nomor LP.B/38/VIII/2019/SUS/JATIM/Tanggal 01 Agustus 2019,” ungkapnya.

Ma’ruf berharap penyidik Polda Jatim bisa kembali mendatangi rumah tersangka RK dengan membawa dokter pembanding agar diperoleh second opinion terkait hasil pemeriksaan medis.

“Dengan begitu hasil pemeriksaan kesehatan tersangka bisa dinilai secara objektif, apakah RK bisa diproses lanjut atau menjalani perawatan terlebih dahulu,” ujarnya.

D For GAEKON