Kekhawatiran publik akan adanya rencana posisi strategis di pucuk kepemimpinan badan usaha milik negara (BUMN) bakal diisi orang parpol semakin mengemuka. Nama yang kian Santer tersebut adalah  Basuki Tjahaya Purnama (BTP). Eks Gubernur Jakarta yang baru bebas dari penjara akibat pasal penistaan agama tersebut telah mendapat kursi di Pertamina.

Tak lama usai bebas, Ahok merapat jadi kader PDIP. Usai pelantikan presiden dan penetapan menteri, istana membuat publik heboh. Secara terang-terangan istana memasukkan nama ahok sebagai daftar kandidat bos BUMN.

Meski mendapat cibiran lantang dari publik, pemerintah seperti biasa, enteng dalam menanggapinya. Pemerintah berdalih kalau benar, Ahok jadi bos BUMN, maka tak perlu mundur dari parpolnya sekarang.

Jubir Presiden Fadjroel Rahman menegaskan bahwa sah-sah saja bila ahok melenggang jadi dirut pertamina, tanpa perlu risau dengan suara publik yang anti dengan politisi. Usai bertemu dengan Menteri BUMN Erick Thohir, dia menjelaskan persyaratan untuk menjadi pengurus BUMN. Dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015, menyebutkan syarat komisaris atau direksi BUMN bukan pengurus parpol dan/atau calon anggota legislatif dan/atau anggota legislatif.

Jadi tidak ada regulasi yang bakal dilanggar bukan. Saat ini ahok hanya kader biasanya PDIP.  Itu berarti Ahok tak perlu melepas status sebagai kader parpolnya Bu Mega.

“Kader tidak masalah, sepanjang bukan pengurus parpol dan/atau calon legislatif dan/atau anggota legislatif. Kalau pengurus parpol, menurut Permen BUMN, harus mengundurkan diri. Kader tidak masalah,” kata mantan aktivis 1998 itu.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 177/2014 pengurus perusahaan plat merah dipilih melalui proses Tim Penilai Akhir. Komposisi TPA terdiri dari, Presiden, Wakil Presiden, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara. Sementara, anggota tidak tetap adalah menteri teknis/ Pimpinan Instansi Pegawai.

TPA nantinya bertugas dalam membantu presiden memilih dan menetapkan calon pimpinan tinggi utama dan pimpinan tinggi madya. TPA juga bertugas memberikan pertimbangan terhadap calon yang diusulkan oleh Pimpinan Instansi.

Sementara itu di tubuh BUMN sendiri sudah ada regulasi yang mengatur BUMN harus bersih dari pengaruh politik praktis. Khususnya termaktub dalam SE BUMN nomor 1/MBU/S/01/2019. SE itu sebenarnya berasal dari peraturan menteri BUMN.

Dalam surat itu menyebutkan secara gambling bahwa BUMN dan afiliasinya harus bebas dari politik praktis agar terhindar dari penyalahgunaan jabatan, selain semata-mata untuk kepentingan Perseroan, serta menghindarkan diri dari konflik kepentingan. Surat tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Menteri BUMN Imam Apriyanto Putro per tanggal 22 Januari 2019.

Serikat Pekerja Menentang

Kalau pihak eksekutif merestui, lain lagi dengan massa arus bawah. Serikat pekerja Pertamina yang menakan diri Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) malah menentang dengan rencana memberikan kursi strategis untuk Ahok.

Sikap radikal mereka tunjukkan dengan cara membentangkan spanduk berisi penolakan kedatangan Ahok di Pertamina. Presiden FSPPB Arie Gumilar membenarkan bahwa pihaknya telah membentangkan spanduk, salah satunya di kilang VI Balongan, Indramayu Jawa Barat.

Beberapa spanduk terlihat berisi kata-kata yang sangat menyinggung Ahok. Seperti, “Milih figure tukang gaduh, bersiaplah Pertamina segera runtuh”, “Pertamina bukan sarang koruptor, bukan juga tempat orang tak terpuji dan mulut kotor”, “Pertamina menjulang rakyat senang, pemberang dating kita perang”, “Berkali-kali ganti direksi kami tak peduli, tapi kedatangan biang kekacuan jadi musuh kami”.

Arie menegaskan bahwa penolakan itu didasari sikap bahwa masih banyak kader di dalam tubuh Pertamina yang cakap. Jad tak pelu sampai mendatangkan Ahok untuk mengkomandoi Pertamina.

Ahok juga seorang politisi yang punya potensi besar untuk menimbulkan konflik kepentingan. Terlebih, pertamina adalah BUMN energy yang mengelola kekayaan alam bernilai ribuan triliun rupiah.

Memang secara track record, Ahok sendiri tidak pernah punya pengalaman sebagai pimpinan perusahaan energy. Sehingga penetapan Ahok jadi Bos Pertamina adalah langkah yang sifatnya gambling dan high risk. Permasalahan di Pertamina benar-benar kompleks sehingga solusinya adalah memilih orang yang benar-benar paham pengelolaan perusaan energy, bukan orang yang nihil pengalaman.

“Kita tahu perilaku Pak Ahok itu kan kata-katanya kasar, sering bikin keributan,” kata Arie.

“Pertamina ini perusahaan strategis, yang menjamin untuk seluruh rakyat dalam supply BBM. Kalau di dalamnya nanti dibikin gaduh gimana bisa maksimal melayani masyarakat,” sambung Arie.

Akankah Pertamina bisa menjadi lebih baik dengan duet Nicke dan Ahok?

K for GAEKON

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here