PP Disiplin PNS Terbit, Tjahjo Kumolo: Terima Kasih, PP Itu Perkuat Posisi Saya Untuk Memperberat Sanksi PNS

0

PP Disiplin PNS Terbit, Tjahjo Kumolo: Terima Kasih, PP Itu Perkuat Posisi Saya Untuk Memperberat Sanksi PNSGaekon.com – Terbitnya Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) disambut baik oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negeri dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo.

Seperti yang dilansir GAEKON dari Tempo, Tjahjo justru berterima kasih dengan keluarnya PP tersebut.

“Kami terima kasih dengan keluarnya PP memperkuat posisi saya untuk memperberat (sanksi kepada PNS). Dasar hukumnya sudah ada,” kata Tjahjo.

PP Disiplin PNS diteken Presiden Joko Widodo pada 31 Agustus 2021. Dalam PP itu mengatur hukuman atau sanksi disiplin jika PNS melanggar kewajiban. Ada sanksi ringan, sedang hingga berat. Pemberhentian dari jabatan termasuk kategori sanksi berat. Sanksi itu di antaranya bisa dikenakan kepada PNS yang absen tanpa alasan.

“Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun,” bunyi pasal 11 ayat (2) huruf d angka 3 PP Nomor 94 Tahun 2021.

PNS yang tidak masuk kerja secara terus-menerus selama 10 hari kerja, juga akan dipecat. Namun, pemberhentian dilakukan dengan hormat.

Adapun sanksi berat lainnya berupa penurunan jabatan satu tingkat selama 12 bulan jika bolos selama 21-24 hari dalam setahun. Jika tidak masuk selama 25-27 hari dalam setahun, ASN dibebaskan dari jabatan pelaksana selama 12 bulan.

Menurut Tjahjo, PP tersebut merupakan usulan dari kementeriannya. Pasalnya banyak pelanggaran disiplin yang dilakukan aparatur sipil negara, namun belum ada standar dan prinsip yang sama dalam memberikan sanksi.

Misalnya yaitu ada yang dipecat dan tidak dapat pensiun, namun ada yang dapat pensiun. Akibatnya, keputusan atas sanksi terhadap PNS kerap digugat.

Tjahjo juga mengatakan bahwa setiap bulannya, ia selalu mengikuti sidang Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) dan membuat keputusan terhadap ASN yang melanggar disiplin. Pelanggarannya paling banyak izin atau bolos kerja hingga 1 tahun, terlibat narkoba, terkena paham radikalisme hingga penyelewengan.

Dalam 1 bulan, ada 40 laporan pelanggaran yang dilakukan PNS di tingkat kementerian lembaga hingga daerah.

Maka dari itu dengan adanya PP Disiplin PNS, Tjahjo mengaku dimudahkan dalam memberikan keputusan terhadap mereka.

D For GAEKON