Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2019 dipastikan tidak ada perubahan seperti tahun 2018. Sistem zonasi masih dipakai sebagai kuota terbesar bagi sekolah untuk menerima siswa baru. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 tahun 2018 Tentang PPDB menyebutkan bahwa ada tiga jalur penerimaan.

Pertama Jalur Zonasi yang memiliki kuota 90 persen. Pada jalur ini penerimaan diprioritaskan pada jarak terdekat antara rumah dengan sekolah yang dituju. Kedua Jalur Prestasi sebanyak 5 persen baik prestasi akademis maupun non-akademis. Ketiga, jalur perpindahan domisili orang tua sebanyak 5 persen.

Dari peraturan tersebut diketahui bahwa prestasi akademik berupa capaian nilai rapor, nilai Ujian Nasional (UN) dan prestasi lain di bidang Non-Akademis hanya mendapat porsi sangat sedikit. Melalui aturan itu, Mendikbud Muhadjir Effendy memang bertujuan menciptakan pemerataan pendidikan dengan menghapus label sekolah favorit dan non-favorit yang terlanjur mengakar kuat di masyarakat.

Kebijakan tersebut secara teori memang sangat baik. Namun bukan berarti bebas dari kritik. Beberapa permasalahan dan keluhan terkait PPDB di lapangan membuat sistem ini patut dipertanyakan. Benarkah sistem zonasi menjamin keadilan pendidikan?

Manfaat Vs Kelemahan

Fungsi kuat diimplementasikannya sistem zonasi adalah menjawab Sila 5 Pancasila, keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya di bidang pendidikan. Dengan menghapus kastanisasi dan favoritisme yang dahulu diciptakan oleh model seleksi dengan priortas nilai akademik, sistem zonasi bertujuan untuk memeratakan mutu dan akses pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Sehingga tidak ada nantinya siswa pintar yang terkonsentrasi hanya pada sekolah favorit.

Manfaat selanjutnya adalah untuk mempermudah redistribusi guru yang berkualitas. Pemerintah ingin menghapus anggapan lawas bahwa guru berkualitas hanya ada di sekolah yang sudah unggul. Sebab sistem zonasi memungkinkan guru tersebar secara merata ke sekolah yang selama ini dicap non-favorit.

Sistem ini juga memberi kemudahan bagi orang tua dan siswa dalam mendekatkan lingkungan sekolah dengan rumah. Dengan begitu, peran orang tua semakin besar karena lebih bisa mengawasi anak dikarenakan lokasi sekolah yang dekat rumah.

Implementasi sistem zonasi juga membuat penyaluran bantuan pemerintah untuk sekolah menjadi lebih tepat sasaran. Dengan data zona pendidikan yang seluruh wilayah, pemerintah tahu mana daerah yang lebih layak menerima bantuan. Hal itu guna meminimalisir bantuan yang seringnya hanya dinikmati oleh sekolah maju di wilayah perkotaan.

Namun, beragam manfaat yang digadang-gadang pemerintah tersebut belum mampu membendung lebih banyak kontoversi dan kritik. Penerapan sistem yang lemah di lapangan menciptakan gelombang protes baik dari kalangan orang tua, siswa, guru, dan pengamat pendidikan.

Berdasarkan temuan, ada siswa yang memiliki prestasi dalam nilai akademik namun akhirnya tidak bisa diterima di sekolah negeri manapun. Penyebabnya adalah memang yang diprioritaskan adalah faktor jarak terdekat dengan sekolah.

Preseden seperti itu membuat siswa mulai memiliki mindset untuk mengesampingkan capaian nilai akademik. Sebab buat apa belajar bila kunci diterima sekolah negeri adalah kompetisi siapa yang paling dekat dan siapa yang paling cepat mendaftar PPDB.

Berlanjut, adanya praktik curang dari oknum orang tua dan siswa yang mencoba untuk mengakali sistem zonasi. Yaitu dengan cara tiba-tiba berpindah rumah. Modusnya adalah orang tua mencoba mengurus pindah domisili sang anak untuk masuk ke daftar KK ( Kartu Keluarga ) dalam satu keluarga atau kolega yang memiliki rumah lebih dekat dengan sekolah. Cara tersebut memiliki keuntungan dalam hal jumlah skor kedekatan bila dibandingkan memakai skor dengan tempat tinggal asli siswa.

Pemerintah bukannya tidak tahu akan praktik kecurangan tersebut. Semenjak Permendikbud 14/2018 Pasal 16 ayat 2 juga sudah diatur jika domisili calon peserta didik yang termasuk dalam zonasi sekolah berdasarkan alamat kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat enam bukan pelaksanaan PPDB. Pasal itu terbukti pasal karet karena toh para oknum bisa jauh-jauh hari mengurus pindah kk asal tidak kurang dari 6 bulan.

Masalah selanjutnya adalah dari pihak sekolah. Ada gap antara daya tampung sekolah dengan jumlah calon siswa baru yang mendaftar. Karena daya tampung yang kurang, siswa lanjut memilih sekolah di zona lain yang relatif tidak terlampau jauh dari jarak rumah. Namun, Siswa pun harus menerima konsekuensi memiliki skor jarak yang kecil akibat memilih sekolah di zona yang lebih jauh.

Di satu sisi ada sekolah yang kurang daya tampungnya, di sisi lain ada sekolah yang sepi peminat alias daya tampungnya banyak tidak bisa menyerap pelajar. Hal tersebut dirasakan khususnya untuk sekolah yang berada di jauh dari konsentrasi pemukiman penduduk.

Kondisi demikian membawa kerugian pada tenaga pendidik. Guru akhirnya tidak banyak memiliki jumlah jam mengajar karena sedikitnya jumlah siswa. Semakin sedikit jam mengajar semakin jauh harapan  guru untuk mendapat tunjangan sertifikasi.

Sistem Zonasi di Luar Negeri

Penghapusan seleksi masuk siswa baru berdasarkan nilai akademik dan menggantinya dengan sistem zonasi memang terpengaruh model pendidikan global khususnya di negara maju. Sebenarnya sistem zonasi sudah dan sedang dipakai oleh beberapa negara besar seperti Inggris, Amerika, Australia, Kanada, dan Jepang.

Namun perlu diingat, sistem zonasi bukannya bebas otokritik. Di negara majupun beberapa suara yang menolak sistem tersebut banyak bermunculan. Inggris dan Amerika Serikat misalnya, telah menerapkan sistem ini.

Zonasi di kedua negara itu terbukti tidak bisa melarikan diri dari sisi buruknya. Pengamat pendidikan Inggris meyakini sistem zonasi ini tak lebih dari keadaan seperti lotere. Asumsinya adalah ketika anak-anak lahir di keluarga dengan ekonomi mapan yang umumnya bisa memiliki hunian di lingkungan yang serba bagus maka otomatis anak yang tinggal di wiayah tersebut juga bakal mendapat pendidikan yang bermutu. Berbeda 180 derajat dengan anak yang dilahirkan di keluarga ekonomi pas-pasan yang orang tuanya hanya mampu membeli hunian jauh dari pusat kota.

Sementara itu pada tahun 2005 koalisi orang tua, anak, guru dan penduduk di Connecticut Amerika Serikat menuntut keadilan ke pengadilan atas ketimpangan mutu sekolah yang sangat besar antara distrik satu dengan yang lain. Tuntutan mereka ke pengadilan adalah untuk membangun persamaan mutu pendidikan antar sekolah berdasarkan zona yang telah ada. Proses pengadilan ini berlangsung hingga tahun 2017

Masalah juga merembet pada harga properti  di AS dan Inggris. Wilayah pemukiman atau zona yang memiliki mutu sekolah bagus membuat harga jualnya sangat mahal. Orang tua yang berpikir jangka panjang akan mempertimbangkan anaknya agar bisa diterima di sekolah bermutu.

Jalannya adalah dengan membeli properti terdekat dengan sekolah bermutu bagus. Meskipun harga yang dibayar sangat mahal akibat banyaknya persaingan permintaan yang memicu harga melambung. Pendek kata, orang kaya lebih memiliki kesempatan untuk menyekolahkan anaknya di sekolah bermutu berbekal kepemilikan properti yang ada dalam zonasi.

Bukannya melulu jelek. Beda cerita dengan Finlandia, negara dengan mutu pendidikan terbaik sedunia ini juga menerapkan sistem zonasi. Namun yang menjadi catatan adalah negara bisa menjamin akses pendidikan yang menjangkau baik kepada anak-anak dari orang tua ekonomi kelas atas hingga kelas bawah.

Finlandia sendiri adalah negara dengan faham sosialisme yang memang menitikberatkan pada penyamarataan si segala bidang. Dalam bidang pendidikan, yang dilakukan Finlandia adalah merekrut guru-guru terbaik di seantero negeri. Kemudian mendistribusikannya hingga ke pelosok daerah.

Semakin bagus kualitas guru maka semakin dia harus bersedia ditempatkan di pelosok daerah untuk menjangkau siswa miskin dan kaum imigran. Para guru di Finlandia pun rela ditempatkan di dearah yang terpencil. Stretegi tersebut pada akhirnya membuat kualitas antar sekolah di Finlandia sama rata meskipun tersebar di banyak zona.

Pada dasarnya, sistem zonasi di Finlandia berjalan baik dengan pondasi mutu sekolah, fasilitas, tenaga pendidik yang sama rata. Hal itu harus menjadi pembelajaran untuk Indonesia yang memaksakan sistem sama rata melalui sistem zonasi dengan kondisi mutu pendidikan yang jangankan antar wilayah, antar kecamatan pun tidak sama.

Meski demikian, upaya untuk menghapus kastanisasi dan favoritism sekolah oleh pemerintah adalah hal yang perlu untuk diapresiasi.

K for GAEKON

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here