Prediksi Menteri Kabinet Jokowi Jilid 2: Lagu Lama atau Menteri Muda dan Independen

Sidang Pleno KPU (30/6) telah menetapkan paslon nomor urut 01 Joko Widodo – Maruf Amin secara sah sebagai pasangan presiden dan wakil presiden 2019-2022. Keputusan tersebut ditetapkan usai MK menolak semua gugatan sengketa hasil Pilpres 2019 yang diajukan oleh paslon nomor urut 02 Prabowo-Sandi. Usai ketetapan KPU tersebut, bursa calon menteri menjadi hal yang seksi untuk diprediksi.

Yang tentu bikin penasaran publik akankah kabinet menteri Jokowi Jilid 2 nanti bakal diisi dengan dasar bagi-bagi jatah kekuasaan partai koalisi. Atau sebaliknya dengan mengakomodir calon non parpol tentu dengan pertimbangan kepakaran yang mumpuni.

Sebelumnya, selama masa penghitungan suara Pilpres 2019 telah santer beberapa nama yang digadang-gadang menjadi menteri di cabinet Jokowi jilid 2. Nama yang masuk kebanyakan adalah para tokoh yang turut mendukung dan memenangkan Jokowi-Maruf. Mereka antara lain Mahfud MD, Yusril Ihza Mahendra, Erick Thohir, Rosan Roeslani, Abdul Kadir Karding.

Sebagian besar nama-nama tersebut adalah para tokoh dari koalisi parpol Jokowi-Maruf. Sehingga tidak terlalu mengejutkan bila nama-nama tersebut  menjadi pertimbangan besar Jokowi dalam membagi jatah kekuasaan.

Selain nama di atas, ada pula nama baru yang diperkirakan masuk dalam jajaran kabinet. Ialah Kogasma Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Mengingat Partai Demokrat yang secara eksplisit menunjukkan  gerak-gerik untuk merapat ke partai koalisi Jokowi-Maruf daripada bertahan dengan Gerindra sebagai oposisi.

Hal itu dibuktikan pada saat AHY yang melakukan silaturahim ke istana menghadap Presiden Jokowi.  Tak tanggung-tanggung, Mei lalu tercatat dua kali pertemuan Jokowi dengan AHY. Sebagian pengamat yakin AHY bakal masuk dalam jajaran kabinet, jika Partai Demokat resmi masuk dalam koalisi.

Sementara itu menteri dari kalangan non-parpol seperti Susi Pudjiastuti, Sri Mulyani, Luhut Binsar Panjaitan, Basuki Hadi Mulyo, dan Ignasius Jonan kemungkinan besar akan tetap dipertahankan. Terlebih beberapa nama menteri dari kalangan ini sangat populer dan punya persepsi positif di mata milenial seperti Susi Pudjiastuti dan Sri Mulyani.

Untuk menteri dari kalangan parpol wewenang penuh di tangan Jokowi-Maruf. Sebagai perbandingan, pada pertama kali jadi presiden tahun 2014, Jokowi menetapkan 16 orang menteri dari kalangan parpol dan 18 orang dari kalangan profesional.

Namun, keadaan teramat berbeda saat ini. Sebab koalisi Jokowi-Maruf semakin gemuk. Tercatat koalisi parpol Jokowi diisi oleh Sembilan partai yaitu PDIP, PKB, PKB, Nasdem, Hanura, Golkar, Perindo, PSI dan PKPI. Artinya jatah parpol untuk mendapatkan pos menteri bisa dibilang memiliki sedikit kans.

Hal itu dapat dilihat pada kebinet jokowi saat ini. Dari 34 menteri dan 8 pejabat setingkat menteri tidak semua pos diisi oleh orang parpol. PDIP mendapatkan jatah 5 menteri, PKB 4 menteri, Golkar 3 menteri, NasDem 3 menteri, Hanura 2 menteri, PPP 1 menteri.

Yang perlu jadi catatan adalah jangan sampai parpol merekomendasikan calon menteri dengan rekam jejak yang kurang bagus. Sehingga kedepannya bisa mengakibatkan buruknya persepsi publik.

Untuk saat ini saja, 4 menteri di kabinet jokowi yang harus berurusan dengan KPK. Seperti, Mensos Idrus Marham (Golkar) yang divonis 3 tahun penjara akibat kaasu korupsi PLTU Riau 1. Menpora Imam Nahrawi (PKB) yang menjadi saksi dalam kasus suap dana hibah KONI. Mendag Enggarsito Lukita (NasDem) yang terpaksa rumah dan ruang kerjanya digeledah KPK terkait kasus gratifikasi yang leibatkan anggota DPR Bowo Sidik. Dan yang paling heboh adalah Menag Lukman Hakim Saifuddin (PPP) yang terseret menjadi saksi dalam kasus suap seleksi jabatan kemenag yang melibatkan Ketum PPP Rohmahurmuzzy.

Jokowi Tak Ingin Dikotomi

Sementara itu diwawancari oleh Kompas (1/7), Jokowi mengaku tidak ingin ada dikotomi dalam pemilihan menteri. Dirinya tak ingin ada sekat pembeda antara kalangan parpol atau profesional dalam menyusun kabinet menteri 2019-2022 yang dia namakan “Indonesia Kerja”.

” Kabinet diisi oleh orang ahli di bidangnya. Jangan sampai dibeda-bedakan ini dari profesional dan ini dari (partai) politik, jangan seperti itulah, karena banyak juga politisi yang profesional,” kata Jokowi. Sikap tersebut berbeda dengan saat pertama kali jadi presiden. Pada 2014 Jokowi secara tegas membagi menterinya dari golongan parpol dan profesional.

Menurutya, tak penting lagi dari golongan apa. Yang penting adalah diisi oleh orang yang ahli di bidangnya, mengerti masalah dan bisa mengeksekusi program sehingga masalah yang ada sekarang terpecahkan.

Bahkan bila memungkinkan, calon menteri yang diusung parpol oposisi pun memiliki peluang  terbuka untuk masuk dalam kabinet Indonesia Kerja. Poinnya adalah bersama bekerja dan memajukan negara.

Ditanya soal kriteria usia menteri, Jokowi mengaku tidak keberatan dengan menteri muda. “Ya, bisa saja ada menteri umur 20-25 tahun, kenapa tidak? Tapi dia harus mengerti manajerial, dan mampu mengeksekusi program-program yang ada. Umur 30-an juga akan banyak,” kata Jokowi.

Keberadaan menteri muda tersebut bukan tanpa ada catatan. Menurutnya, kehawatiran pos menteri diisi oleh menteri muda tidak perlu berlebihan sebab ada menteri coordinator di empat bidang akan tetap diisi senior yang lebih kaya pengalaman

Pernyataan jokowi tersebut seolah menepis terwujudnya kabinet zaken alias kabinet yang hanya diisi oleh para profesional non partai. Seperti yang pernah diwanti-wanti Dewan Pengarah BPIP Ahmad Syafii Maarif yang meminta untuk membentuk kabinet zaken jika kembali terpilih jadi presiden. Menurut Buya Syafii Maarif susunan kabinet dari kalangan non partai membuat presiden lebih berdaulat. Usulan mantan Ketum PP Muhammadiyah tersebut dinilai publik positif sebab mampu meningkatkan integritas presiden dalam memberantas korupsi di kalangan menteri.

Namun, tindakan demikian ternyata sangat sulit diterapkan pada era kekinian. Sebab kepentingan partai politik di Indonesia memiliki pengaruh yang sangat besar.

Meski begitu, kabinet zaken bukanlah kenihilan. Pada masa Demokrasi Parlementer (1950-1959) pernah ada tiga kabinet zaken sekaligus dalam kurun waktu satu windu, yakni Kabinet Natsir, Kabinet Wilopo, dan Kabinet Djuanda.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here