Jelang Pemecatan 57 Pegawai KPK, BEM SI Ultimatum Jokowi

0

Jelang Pemecatan 57 Pegawai KPK, BEM SI Ultimatum JokowiGaekon.com – Jelang pemecatan 57 pegawai KPK pada 30 September mendatang, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo.

Seperti yang dilansir GAEKON dari Republika, Dalam surat terbuka tersebut, aliansi BEM Indonesia dan Gasak (Gerakan Selematkan KPK) memberikan ultimatum kepada Presiden Jokowi untuk berpihak dan mengangkat 56 pegawai KPK menjadi ASN dalam waktu 3×24 jam sejak 23 September.

“Jika bapak masih saja diam tidak bergeming, maka kami bersama elemen rakyat akan turun ke jalan menyampaikan aspirasi yang rasional untuk bapak realisasikan.” Isi surat terbuka tersebut.

Dalam surat itu juga menjelaskan beberapa pertimbangan mengapa mereka membuat surat tersebut. Pertama, KPK dilemahkan dengan terstruktur, sistemati dan masif sejak 2019. Terutama dengan hadirnya UU KPK 19/2019 yang menjadi preseden buruk karena melemahkan independensi lembaga KPK.

BEM SI Menilai Pimpinan KPK Yang Bertanggung Jawab

BEM SI menilai bahwa pimpinan KPK yang bertanggungjawab atas TWK KPK dan pemecatan 57 pegawai bermasalah. Menurutnya, rekam jejak Firli Bahuri saat menjabat deputi penindakan KPK dinyatakan melanggar etik berat.

Semasa menjabat sebagai direktur penindakan, ada 26 Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang bocor. Firli terbukti melanggar etik karena gaya hidup mewah dengan naik helikopter pulang kampung ke Palembang.

Tak hanya itu, BEM SI mengutip temuan dari Ombudsman RI dan Komnas HAM yang menyatakan ada sebelas pelanggaran HAM dalam pelaksanaan TWK. Dengan ini mereka menilai bahwa pemecatan terhadap 57 pegawai KPK tidak layak dilakukan.

BEM SI juga menyebut, Mahkamah Agung senada dengan putusan MK menegaskan hasil TWK bukanlah dasar mengangkat melainkan kewenangan ada di pemerintah.

Menurut BEM SI, pemerintah dapat ditafsirkan sebagai Presiden sebagai Pemimpin Pemerintahan. Hal ini sesuai Pasal 3 PP No 17/2020 yang menegaskan posisi presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS.

Seperti diketahui, 57 pegawai KPK akan diberhentikan pada 30 September mendatang. Pemberhentian para pegawai  dengan SK No.1327 dengan dalih TWK (Tes Wawasan Kebangsaan) dinilai cacat, rasis, melanggar HAM dan maladministrasi.

D For GAEKON