Rangkap Jabatan, ICW Desak Risma Mundur Dari Mensos Atau Walikota Surabaya

0

Rangkap Jabatan, ICW Desak Risma Mundur Dari Mensos Atau Walikota SurabayaGaekon.com – Belum selesai hingar bingar terkait pelantikan Tri Rismaharini menjadi Mensos, kini publik dibikin gempar dengan tuntutan ICW. Pihaknya meminta Wali Kota Surabaya itu mundur dan tidak rangkap jabatan.

ICW bahkan menilai, rangkap jabatan yang dilakukan Risma telah melanggar Undang-undang. Peneliti ICW Egi Primayogha menjelaskan, Risma tak layak menduduki pejabat publik apapun jika tak segera mengundurkan diri dari jabatannya.

“Jika Risma tak segera mengundurkan diri, maka ia tidak layak menduduki posisi pejabat publik apapun,” kata peneliti ICW Egi Primayogha.

Menurut Egi, rangkap jabatan yang sudah mendapatkan izin dari Presiden Jokowi, memperlihatkan inkompetensi dan tidak berpegangnya dua pejabat publik pada prinsip etika publik.

Egi pun menjelaskan, rangkap jabatan yang dilakukan Risma telah melanggar dua undang-undang. Pertama, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 76 huruf h UU Pemerintahan Daerah secara tegas memuat larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk melakukan rangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya.

Kedua, UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Pasal 23 huruf a UU Kementerian Negara mengatur bahwa Menteri dilarang merangkap jabatan pejabat negara lainnya. Merujuk pada regulasi lain, yakni Pasal 122 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Menteri dan Walikota disebut sebagai pejabat negara.

“Jadi perintah undang-undang tidak bisa dikesampingkan oleh izin Presiden, apalagi hanya sebatas izin secara lisan. Pengangkatan Risma sebagai menteri tanpa menanggalkan posisi walikota bisa dinilai cacat hukum,” papar Egi.

Diketahui, Tri Risma yang notabene masih menjabat sebagai Wali Kota Surabaya, baru saja dilantik menjadi Menteri Sosial pada Rabu (23/12/2020). Ia dipercaya menggantikan Juliari Batubara, yang terseret kasus korupsi.

K For GAEKON