Rangkap Jabatan, Rektor UI Trending Twitter Nomor 1 Di Indonesia

0

Rangkap Jabatan, Rektor UI Trending Twitter Nomor 1 Di IndonesiaGaekon.com – Rektor Universitas Indonesia (UI), Ari Kuncoro kembali menjadi perbincangan publik setelah Presiden Joko Widodo mengubah Statuta UI mengenai rangkap jabatan rektor di BUMN/BUMD. Bahkan pada Rabu (21/7) Ari menjadi trending twitter nomor satu di Indonesia.

Seperti yang dilansir GAEKON dari Kompas, Lebih dari 68.000 pengguna membuat twit mengenai topik tersebut. Kebanyakan dari mereka menulis dengan nada mengolok-olok.

Cuitan Netizen Tentang Rangkap Jabatan Rektor UI

“Rektor UI mau naik gunung tapi nggak kuat. Gunungnya yang disuruh turun,” tulis akun @sandalista1789.

“Rektor UI mau ke pantai tapi panas, mataharinya yang disuruh tenggelam,” tulis akun @BunyiPadi.

Hal ini dilatarbelakangi oleh kasus rangkat jabatannya. Pada akhir Juni lalu, terungkap bahwa Rektor UI, Ari Kuncoro juga menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Padahal, pada Statuta UI Nomor 68 yang terbit tahun 2013 dijelaskan bahwa Rektor UI dilarang untuk merangkap jabatan, termasuk menjadi pejabat di perusahaan pelat merah. Jokowi mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 68/2013 tentang Statuta Universitas Indonesia menjadi PP Nomor 75/2021 pada 2 Juli 2021.

Berikut perbandingan isi pasal larangan rangkap jabatan Rektor UI:

PP 68/2013 berbunyi, Rektor dan Wakil Rektor dilarang merangkap sebagai:

a. pejabat pada satuan pendidikan lain, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat;

b. pejabat pada instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah;

c. pejabat pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta;

d. anggota partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik; dan/atau

e. pejabat pada jabatan lain yang memiliki pertentangan kepentingan dengan UI.

Sementara revisi Statuta UI Pasal 39 (c) PP 75 Tahun 2021 berbunyi, Rektor dan Wakil Rektor, sekretaris universitas, dan kepala badan dilarang merangkap sebagai:

a. pejabat struktural pada perguruan tinggi lain, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat;

b. pejabat struktural pada instansi pemerintah pusat maupun daerah;

c. direksi pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta; atau

d. pengurus/ anggota partai politik atau organisasi yang berafiliasi secara langsung dengan partai politik.

Sebelumnya, Ari menjabat sebagai Komisaris Utama Bank Negara Indonesia (BNI), yakni pada 2 November 2017 hingga Februari 2020. Posisinya sebagai Komisaris Utama BNI berakhir karena Ari diangkat menjadi Wakil Komisaris Utama BRI melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan BRI yang digelar pada 18 Februari 2020.

D For GAEKON