Rapat Maraton, DPR Dan Pemerintah Setuju RUU IKN Dibawa Ke Paripurna, Begini Tanggapan PKS

0

Rapat Maraton, DPR Dan Pemerintah Setuju RUU IKN Dibawa Ke Paripurna, Begini Tanggapan PKSGaekon.com – DPR bersama pemerintah dan DPD menggelar rapat maraton sejak Senin (17/1) pagi hingga Selasa (18/1) dini hari.

Melansir dari Suara.com, hasil dari rapat tersebut Pansus RUU Ibu Kota Negara atau RUU IKN sepakat membawa rancangan undang-undang tersebut ke dalam rapat paripurna Selasa (18/1) hari ini untuk disahkan menjadi undang-undang.

Keputusan membawa RUU IKN pada pengambilan keputusan tingkat II itu dilakukan pukul 03.11 WIB. Sementara rapat pansus dimulai sejak pukul 00.20 WIB.

RUU IKN telah disepakati bersama dalam pengambilan keputusan tingkat I. Menurut Ketua Pansus Ahmad Doli Kurnia, sebelum pengambilan keputusan, Pansus telah lebih dulu mendengarkan seluruh pandangan dan pendapat dari masing-masing fraksi. Kemudian dari DPD RI dan dari pemerintah.

Mayoritas menyetujui RUU tentang Ibu Kota Negara. Namun, ada satu fraksi yang menolak tegas, yakni PKS.

Anggota Fraksi PKS Suryasi Jaya Purnama menyampaikan alasan PKS menolak. Menurutnya, karena masih banyak substansi dan pandangan fraksi PKS yang belum diakomodir di dalam RUU IKN.

“Maka Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim menyatakan menolak Rancangan Undang-undang tentang Ibu Kota Negara untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya,” ujar Suryadi.

Ketua Pansus RUU IKN Doli lanjut menanyakan persetujuan untuk membawa RUU IKN kepada pengambilan keputusan tingkat II di rapat paripurna, pasalnya mayoritas menyetujui.

“Tentu ada yang mayoritas menyetujui maka saya ingin meminta persetujuan kepada kita semua, apakah rancangan undang-undang ini, Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara yang sudah kita bahas dapat kita setujui dan kemudian kita proses lebih lanjut sesuai peraturan DPR RI untuk dilanjutkan pada tahap pemilihan tingkat II, apakah kita bisa setujui?” tanya Doli.

“Setuju,” jawab anggota.

“Alhamdulillahi rabbil alamin,” kata Doli.

Doli kemudian mempersilakan para perwakilan baik dari DPR maupun pemerintah maju untuk menandatangani RUU tentang IKN, sebelum akhirnya rapat pansus ditutup.

DPR Bersama Pemerintah Butuh Waktu 6 Pekan 1 Hari

Pembahasan RUU IKN ini terbilang cepat hingga akhirnya disepakati untuk dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang pada Selasa (18/1). Pansus RUU IKN sendiri baru ditetapkan pada 7 Desember 2021.

DPR bersama pemerintah hanya butuh waktu 43 hari atau 6 pekan lebih satu hari untuk menyelesaikan rancangan undang undang tersebut.

D For GAEKON