Sempat Tersinggung Pegawainya Dimarahi, Risma WA Ke Istri Gubernur Gorontalo Minta Maaf

0

Sempat Tersinggung Pegawainya Dimarahi, Risma WA Ke Istri Gubernur Gorontalo Minta MaafGaekon.com – Kasus Menteri Sosial Tri Rismaharini ngamuk hingga membuat Gubernur Gorontalo Rusli Habibie tersinggung akhirnya terselesaikan. Belakangan ini Risma dikabarkan mengirim pesan via aplikasi whatsapp secara pribadi ke istri Rusli, Idah Syaidah.

Melansir dari CNN, Rusli menceritakan bahwa pihaknya juga meminta maaf lantaran adanya miskomunikasi ini.

“Sebagai gubernur juga saya meminta maaf kepada Ibu Menteri jika ada kalimat, sikap saya yang menyinggung ibu menteri untuk mohon dimaafkan,” ujar Rusli.

Tak hanya itu, Pendamping penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Fajar Sidik Napu juga diminta memaafkan tindakan Risma yang memarahinya dengan keras saat rapat kerja distribusi penyaluran bansos.

Pernyataan itu disampaikan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie langsung kepada Fajar di kediamannya pada Minggu (3/10). Rusli menduga bahwa saat itu Risma tengah capek sehingga emosinya terpancing.

“Jadi Pak Fajar, mungkin ibu menteri saat itu lagi capek jadi bisa kesal. Saya minta maafkan ibu menteri dan memaafkan saya juga, ini hanya miskomunikasi antara kita,” kata Rusli.

Sementara itu, Fajar juga mengaku sudah memaafkan tindakan yang dilakukan Risma. Ia mengaku tidak keberatan dengan tindakan Risma yang memarahinya sambil mengacungkan pena kepada dirinya saat rapat kerja pada pekan lalu.

“Beberapa media bertanya kepada saya, apakah saya keberatan dengan tindakan kemarin? Saya membalas: ‘tidak mungkin saya memarahi orang tua yang memarahi saya, karena bagi saya itu bagian dari pendidikan ke kami’,” katanya.

Penyebab Risma Marah

Sebelumnya sebuah video singkat memperlihatkan aksi Menteri Sosial Tri Rismaharini marah-marah ketika rapat kerja di Provinsi Gorontalo perihal distribusi bansos.

Tak lama setelah kejadian itu, Rusli selaku Gubernur Gorontalo mengeluarkan pernyataan bahwa dirinya merasa tersinggung karena Risma memarahi pegawainya.

Fajar sempat menjelaskan bahwa permasalahan ini bermula saat ada 26 nama penerima PKH yang dipertanyakan oleh Kepala Desa kenapa belum menerima bantuan.

Dalam catatannya, ke-26 nama tersebut belum masuk dalam daftar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang menjadi domain Kemensos. Fajar kemudian menjelaskan kemungkinan nama-nama tersebut dinonaktifkan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) karena sedang berlangsung proses pemadanan data.

Saat menerima penjelasan itu, Risma langsung bertanya kepada staf kementerian terkait ke-26 nama tersebut. Setelah ditelusuri ternyata ke-26 nama tersebut masih terdata dalam DTKS.

“Pihak bank menyampaikan sudah dalam proses transaksi. Mendengar hal itu Ibu Menteri langsung berdiri ke arah saya. Padahal maksud pihak bank itu yang sudah transaksi untuk program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) bukan penerima PKH yang Ibu Menteri maksudkan,” terangnya.

Setelah kejadian tersebut, Fajar mengaku langsung mengklarifikasi kepada ibu menteri. Ia menjelaskan jika daftar 26 nama tersebut masih ada dalam aplikasi e-PKH. Sebagian besar di antaranya merupakan penerima PKH baru 2021.

D For GAEKON