Romahurmuziy Dituntut 4 Tahun Penjara Atas Suap di Kemenag

0
Romahurmuziy Dituntut 4 Tahun Penjara Atas Suap di Kemenag

Mantan ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Rommy, dituntut 4 tahun penjara oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rommy menjadi terdakwa karena dianggap terbukti menerima suap terkait dengan seleksi jabatan tinggi di Kementrian Agama (Kemenag).

Rommy sendiri menilai bahwa jaksa hanya menyalin dari surat dakwaan yang telah disusun dan mengacuhkan fakta persidangan sesungguhnya. Dia juga menyarankan agar ke depannya KPK melewati saja proses pembuktian saksi-saksi dan langsung memproses dari dakwaan ke tuntutan agar tidak memboroskan biaya negara dan memenuhi asas perkara cepat.

Hal ini berdasarkan pengamatannya bahwa ada imajinasi dalam dakwaan karena dalam fakta persidangan ada sesuatu yang tidak terbukti, akan tetapi tetap masuk sebagai tuntutan. Dia juga menilai jaksa KPK ragu-ragu karena ada ketidaksesuaian antara pasal yang dituntutkan dengan fakta-fakta di persidangan.

Romahurmuziy juga berpendapat bahhwa peristiwa ini bukan murni persoalan hukum. Kedudukannya sebagai ketua umum partai saat itu, menjadikannya sasaran dari agenda terselubung untuk menjadikan peristiwa ini sebagai delik hukum dan depolitisasi partai politik.

“”Ketika saya hanya sebagai anggota DPR bukan ketua umum, peristiwa ini tidak akan didelikan. Tetapi karena saya ketua umum maka peristiwa ini didelikan sehingga memang agenda secara khusus untuk mengerdilkan Partai Persatuan Pembangunan juga kami catat secara seksama di dalam peristiwa ini,” kata Rommy lebih lanjut.

Jaksa KPK menuntut Romahurmuziy selama 4 tahun penjara dan denda Rp250 juta subside 5 bulan kurungan. Ada juga pidana tambahan berupa pencabutan hak politik selama 5 tahun usai menjalani pidana pokok, dan membayar uang pengganti sebesar Rp46,4 juta subside 1 tahun penjara.

Rommy dinilai terbukti bersalah menerima suap Rp225 juta dari Haris Hasanudin, mantan Kepala Kanwil Kemenag Jatim dan Rp91,4 juta dari mantan Kepala Kanwil Kemenag Kabupaten Gresik, Muhamad Muafaq Wirahadi.

Rommy diyakini jaksa melanggar Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Selain itu, melanggar Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

W For GAEKON