RUU Cipta Kerja Belum Dibahas, Jokowi Sadar Ada Penolakan

0

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan para ketua umum (ketum) dan sekjen partai koalisi pemerintah pekan lalu guna membahas mengenai omnibus law RUU Cipta Kerja dan penanganan virus Corona.

Sekjen PPP Arsul Sani menganggap Jokowi sadar dan mengetahui bila RUU Cipta Kerja mendapatkan penolakan dari publik.

“Kalau dari apa yang disampaikan Pak Jokowi, kesan saya, dia mengetahui ada resistensi dari elemen masyarakat terhadap RUU Cipta Kerja. Tapi kita juga memahami bahwa resistensi paling besar ada pada klaster ketenagakerjaan. Kemudian kritik terhadap hal-hal perizinan, khususnya subklaster terkait lingkungan. Itu beliau terangkan semua. Jadi beliau paling tidak mendapatkan informasi,” kata Arsul pada GAEKON di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/3).

Selain para ketum, Jokowi juga mengundang para pimpinan DPR. Para pimpinan DPR yang hadir, yakni Azis Syamsuddin dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang sekaligus juga Ketum PKB.

Azis juga mengatakan dalam pertemuan tersebut Jokowi menanyakan perihal kelanjutan proses RUU Cipta Kerja di DPR. Pimpinan DPR dari Fraksi Partai Golkar itu mengaku juga menjelaskan sampai mana prosesnya.

“Presiden menanyakan sudah sampai mana. Saya sampaikan proses pada saat 12 Februari, kemudian kita disposisi Bu Ketua (Ketua DPR Puan Maharani) kepada kesekjenan. Kesekjenan ini sudah sampai mana kita belum tahu kan. Saya harus cek lagi,” ungkap Azis kepada GAEKON.

Kesekjenan berwenang untuk mengecek aspek administrasi RUU Cipta Kerja. Azis memastikan pasal-pasal kontroversi akan dimasukkan ke Daftar Inventaris Masalah (DIM).

“Apapun nanti, sifatnya yang pro, kontra itu nanti bisa dibahas, dilakukan pendalaman, penyisipan pasal-pasal, ide-ide dari kalangan wartawan, dari kalangan intelektual, macam-macam itu semua, dari pihak buruh, nelayan segala macam, bisa kita masukkan di dalam pembahasan di dalam DIM,” papar Azis.
DPR telah menerima Surat Presiden (surpes) Jokowi, berikut draf omnibus law RUU Cipta Kerja. Proses selanjutnya, pimpinan DPR menjadwalkan rapat Badan Musyawarah (Bamus).

Dalam rapat Bamus nantinya seluruh fraksi akan memutuskan jadwal rapat paripurna pengambilan keputusan terkait RUU tersebut. Di rapar paripurna kemudian memutuskan alat kelengkapan dewan (AKD) yang akan melakukan pembahasan, apakah di pansus, panja, Badan Legislasi (Baleg) atau Komisi.

Di lain pihak, International Trade Union Confederation Asia Pasific (ITUC-AP) bersama Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) mendesak pemerintah agar mencabut draf Omnibus Law RUU Cipta Kerja (Ciptaker). Menurut mereka RUU itu dapat mengurangi kesejahteraan buruh secara signifikan.

“Sesuai RUU yang ada saat ini, analisis kami menunjukkan bahwa RUU Omnibus Cipta Kerja akan mengarah pada fleksibilitas yang lebih besar dan mengurangi kesejahteraan buruh pekerja secara signifikan,” kata Sekretaris Jenderal ITUC-AP Shoya Yoshida dalam konferensi pers yang dihadiri GAEKON di Sari Pasific Hotel, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (10/3).

W For GAEKON