Gejolak politik kekuasaan di Indonesia saat ini sebenarnya tak jauh beda dengan sistem ala kerajaan. Bau harum feodalisme menjalar kemana-mana tak terkecuali partai politik. Pernyataan parpol sebagai barometer demokrasi di Indonesia perlu segera dikoreksi. Berdasar fakta di lapangan, parpol kita sudah terjangkiti virus feodalisme. Entitas trah, warisan dan dinasti politik sangat kentara sebagai bahan bakar penggerak parpol.

Praduga itu bukan sembarang asumsi asal tuduh. James C Scott dalam karyanya “Patron-client Politics and Political Change in Southeast Asia” mengkaji tentang adanya praktik clientelisme. Suatu praktek yang menurutnya adalah hubungan patron-klien atau adanya subjek yang berperan menjadi tuan dan hamba dalam parpol di Indonesia.s

Pola hubungan tersebut bercirikan bahwa pihak yang menjadi tuan menguasai dalam jumlah besar sumber daya. Hubungan itu juga bersifat pribadi dan memiliki sifat saling menguntungkan. Parpol dengan sengaja mengeset patron atau figure yang populer di kalangan grass root untuk dipasarkan sehingga parpol mendapat banyak suara dari mereka. Lebih lanjut patron pemenenang pemilu bakal memberikan deal-deal politik pada kader parpol.

Namun, untuk berada pada posisi patron dalam struktur kekuasaan politik sang calon haru memiliki sejumlah bea. Menurut Luis Medina dan Susan Stoke modal itu adalah skill, links dan material resources.

Fenomena tuan-hamba pada parpol muncul pada era reformasi. Kejatuhan orde baru melambungkan semangat demokratisasi dengan munculnya parpol dalam jumlah banyak. Tiap parpol memiliki para elit politik baru. Dimana mereka memiliki akseptabilitas, elektabilitas dan sumber dana yang kuat untuk mendongkrak perolehan suara partai dalam pemilu.

Kader partai lalu memberikan kedudukan dan kehormatan yang prestis pada pemimpin yang memang meraka anggap sebagai patron atau tuan mereka. Pemimpin parpol lalu membalas mereka dengan suara dari grass root atau bisa juga dengan jalan memberi jabatan strategis di pemerintahan atau structural partai, perusahaan, lembaga dan segala macamnya kepada anggota partai

Saat ini mayoritas partai politik di Indonesia memiliki patron-patronnya tersendiri. PDIP dengan Megawati-nya, Partai Demokrat dengan SBY-nya, Partai Gerindra dengan Prabowo-nya, Partai Nasdem dengan Surya Paloh-nya, PKB dengan Cak Imin-nya dan Perindo dengan Hari Tanoe-nya. Selanjutnya bisa anda kaji dan amati sendiri parpol mana dan siapa patronnya. Masih banyak yang belum disebut.

Tak Berani Atau Susah Regenerasi?

Tak sulit cari contoh konkret parpol yang paling susah move on dari figure patron. Salah satunya adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Masih segar dalam ingatan bila Kamis (8/8) hari pertama Kongres V PDIP di Hotel Grand Inna Beach Bali, Megawati Soekarnoputri kembali terpiih sebagai Ketua Umum PDIP untuk periode 2019-2024.

Yang perlu menjadi catatan menarik adalah jabatan ini disandang Megawati sejak tahun 1996 (kala itu masih bernama PDI). Hal Itu berarti Megawati resmi menjabat ketum dengan durasi yang luar biasa panjang, yakni 28 tahun.

Tentu tak salah muncul pertanyaan, apa saja yang PDIP lakukan sejak era reformasi hingga era Jokowi Periode II ini, apa tidak ada regenerasi kader baru untuk didapuk menjadi ketum? Tidak berani atau susah?

Tidak ada pemungutan suara. Semua kader dari 34 DPD sepakat meminta kembali kesediaan Megawati untuk menjadi orang nomor satu di partai berlambang banteng itu.

Sidang Pleno I yang dipimpin Sorjo Respationo mengagendakan untuk meminta kesediaan seluruh pengurus partai mulai dari cabang dan daerah untuk untuk menyetujui pencalonan kembali Megawati.

Pengurus PDIP dari seluruh wilayah Indonesia dan luar negeri dibagi menjadi sembilan zona. Yakni Sumatera, Sulawesi, Papua, Pulau Jawa dan Bali, Kalimantan, Maluku dan Maluku Utara, Aceh, DPLN Zona Eropa dan Amerika Serikat, dan DPLN Zona Asia. Usia mereka menyampaikan pandangannya, Soerjo kemudian meminta Megawati bersedia diambil sumpah jabatan.

Jalannya kepemimpinan periode sebelumnya juga tak lazim. Tidak ada laporan pertanggung jawaban dari pengurus DPP mengenai kepemimpinan Megawati selama lima tahun kemarin. Hal itu karena semua kader menganggap laporan pertanggungjawabaan tidak diperlukan karena semua kader sudah merasa puas dengan kinerjanya.

Tidak dipungkiri, pengaruh dan kharisma Megawati di tubuh partai sangat kental. Megawati dianggap kader sebagai tokoh kunci kesolidan dan kesuksesan PDIP dalam pemilu. Saking kuatnya, opsi nama lain sebagai pengganti Megawati sama sekali tidak disuarakan lewat jarring aspirasi kader. Singkatnya, megawati menang mutlak secara aklamasi tanpa penantang.

Usai menjabat, langkah yang dilakukan Mega juga terlihat masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Yaitu mempertahankan keadaan tanpa perubahan dan bermain konservatif alias tidak membuka ruang untuk regenerasi kader baru sepeninggal jejaknya.

Soal tampuk kepengurusan DPP PDIP sekjen masih dijabat Hasto Kristiyanto. Sejumlah nama seperti Ahmad Basarah, Eriko Sotarduga, kedua anak Megawati Puan Maharani dan Muhammad Prananda Prabowo juga masih ada dalam struktur.

Tradisi lama dan anti pembaruan dianggap Megawati sebagai jalan terbaik demi mengamankan capain partai yang kini sedang ditiupi angin. Hal tersebut terbukti setelah tidak adanya pos untuk jabatan ketua harian dan wakil ketua umum. Meskipun, hal tersebut sempat dinyatakan oleh politikus senior PDIP Pramono Anung sebagai wacana yang sempat dibahas dalam kongres.

Pos ketua harian dan wakil ketum dimaksudkan untuk membantu tugas ketum. Sempat berhembus isu yang mengisi pos tersebut adalah kedua anak Megawati. Namun, yang terjadi akhirnya Megawati menolak kedua posisi tersebut. Megawati mantap berdiri sendiri dan memiliki hak prerogative dalam menahkodai laju PDIP.

PDIP memang tampaknya belum siap untuk melakukan regenerasi. Kemungkinan ada kader pengganti adalah ketika Megawati tidak menjadi ketua umum lagi. Dan hal itu belum menemui titik terang. Bisa 5 tahun usai besok berakhir. Atau malah harus menunggu 10 tahun lagi karena Megawati kembali ditasbihkan sebagai ketum.

Boleh jadi Puan dan Prananda dinilai belum memiliki kharisma setinggi Megawati. Sehingga keduanya dianggap tidak dibutuhkan sebagai wakil ketum atau ketua harian. Partai besar semacam PDIP adalah contoh dimana parpol sangat bergantung pada figur,tokoh,patron yang sangat menemui jalan berliku dalam regenerasi. Keadaan itu tak jauh berbeda dengan parpol lainnya di negeri ini, bahkan hanya sekedar partai gurem seperti Berkarya besutan Tommy Soeharto. Jadi masih optimis dengan kinerja parpol?

K for GAEKON

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here