Indonesia mulai sedikit berbenah. Sistem reformasi birokrasi mulai diperbarui baik dari sisi kemampuan sumber daya manusia maupun manajemen birokrasinya.  Realitanya, 2019 menjadi tahun pemerintahan yang sangat produktif karena berbagai regulasi perundang-undangan telah dirancang sedemikian rupa untuk menunjang kinerja birokrasi sehingga nilai-nilai demokrasi juga harus tetap seimbang dengan aspek keadilan sosial.

 Beberapa hari lalu, Penyelenggaraan pelantikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024 menuai sorotan masyaralat karena diiisi oleh wajah-wajah baru. Kehadiran mereka diharapkan membawa semangat dan inovasi baru agar lembaga legislatif menjadi lebih kritis dan produktif. Dari jum­lah itu ter­da­pat sekitar 286  anggota, atau 49,74% me­rupakan pendatang baru. Selebihnya seba­nyak 289 anggota atau 50,26% adalah peta­hana (incumbent). Para ang­gota DPR baru ini da­tang dari ber­bagai latar belakang profesi, seperti peng­usa­ha, ar­tis, dan akademisi.

            Dorongan agar wakil rakyat baru ini dapat meningkatkan dan mempertahankan produktivitasnya telah disampaikan oleh sejumlah kalangan. Mereka tidak ingin produk-produk legislasi DPR dicap sebagai produk yang dapat menurunkan efektifitas demokrasi, toleransi, dan keadilan bagi rakyat. Bahkan, selama ini banyak di antara produk legislatif  yang mendapat penolakan dari publik. Anggota DPR periode saat ini juga diharapkan dapat memberikan teladan yang baik kepada masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Semakin sedikit anggota yang terlibat korupsi, maka kepercayaan rakyat terhadap lembaga ini juga akan semakin kuat.

            Produktivitas kinerja DPR antara lain diukur dari produk perundang-undangan, bukan hanya kuantitas yang dikejar, tetapi kualitas undang-undang yang dihasilkan juga harus baik. Anggota DPR periode 2019-2024 memiliki sejumlah PR yang harus dituntaskan dalam masa jabatan mereka. Mulai persoalan legislasi, penganggaran, hingga pengawasan. Banyak rancangan undang-undang (RUU) yang juga belum tuntas. Bahkan sejumlah wajah baru anggota DPR yang berasal dari kalangan artis seperti Mulan Jameelah, Krisdayanti, dll. sudah dikukuhkan sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024. Mampukah wajah-wajah baru tersebut dapat membenahi birokrasi dan perancangan produk hukum yang belum tuntas di periode sebelumnya? Sejauh apa harapan masyarakat terhadap kompetensi dan loyalitas para artis tersebut setelah menempati kursi legislatif?

S for GAEKON

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here